//
Ruslan M Daud Minta Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Tekan Ketimpangan Hunian Korban Bencana
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI H Ruslan M. Daud dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.|Foto: Runi/Mahendra
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud menyoroti ketimpangan dalam penyediaan hunian bagi korban bencana di Aceh. Ia menilai perbedaan kualitas antara hunian sementara (huntara) berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Pasalnya, perbedaan anggaran menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut.
Diketahui, hunian yang dibangun dengan anggaran besar memiliki kualitas jauh lebih baik dibandingkan yang dibangun dengan anggaran terbatas. “Ini sama-sama menggunakan uang negara. Kenapa hasilnya bisa berbeda jauh? Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ucap Ruslan usai peninjauan ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (9/4/2026).
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak terjadi perbedaan kebijakan yang merugikan masyarakat terdampak bencana. Ia pun mengingatkan bahwa status bencana di Aceh masih merupakan bencana daerah, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam penyediaan data yang akurat.
“Siapa yang cepat dan tepat menyajikan data, dia yang akan mendapatkan bantuan. Kalau datanya tidak akurat, jangan salahkan pemerintah pusat,” katanya.
Di sisi lain, Ruslan juga mengkritisi masih adanya daerah yang belum mendapatkan hunian sementara, seperti Kabupaten Bireuen. Sementara daerah lain sudah menerima bantuan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ketidakpekaan Pemkab Bireuen tentunya Bupati Bireuen terhadap situasi dan kondisi daerah yang dia pimpin saat ini.
Maka dari itu, ia berharap ke depan pemerintah dapat memastikan keadilan dan pemerataan dalam penanganan pascabencana, termasuk kemungkinan pemberian kebijakan khusus bagi korban. “Kalau perlu, masyarakat korban bencana ini diberikan perhatian lebih, bahkan sampai kebijakan jangka panjang. Karena mereka ini benar-benar membutuhkan kehadiran negara, tidak hanya saat bencana, tetapi juga pascabencana, baik secara ekonomi maupun sektor lainnya,” tutup Ruslan. (rni/um)
