Kelangkaan LPG-BBM Lumpuhkan Layanan Publik, Ruslan Daud Minta Aksi Cepat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh, Ruslan Daud, menyoroti dampak serius kelangkaan energi terhadap layanan publik dan aktivitas sosial masyarakat pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Ia menegaskan bahwa terputusnya pasokan gas elpiji dan BBM bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu operasional dapur umum, posko pengungsian, serta pelaku UMKM yang sangat bergantung pada suplai energi.

Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut, bencana besar yang melanda Sumatera telah membuat jaringan distribusi energi lumpuh total, terutama di Aceh. Distribusi elpiji dari Arun, Lhokseumawe, tidak dapat dilakukan melalui jalur darat karena banyaknya ruas jalan dan jembatan yang putus.

“Gangguan distribusi LPG di Aceh sangat serius. Kondisi ini memukul kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dapur umum dan UMKM yang membutuhkan energi untuk bertahan,” tegas HRD dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu, (3/12/2025). 

Di berbagai wilayah Aceh, antrean panjang kendaraan terlihat hampir di seluruh SPBU. Sejumlah daerah bahkan telah benar-benar kehabisan BBM dan LPG akibat terhentinya pasokan darat. Kondisi ini, menurut HRD, memicu gangguan lanjutan pada layanan publik, logistik bantuan, hingga aktivitas ekonomi warga.

“Kita bicara tentang kebutuhan paling mendasar. Tanpa LPG dan BBM, dapur umum tak bisa beroperasi, UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat. Pertamina harus bergerak cepat,” ujar Anggota Komisi V ini.

Ruslan menambahkan bahwa agen-agen LPG kini banyak yang menghentikan penyaluran karena stok kosong selama berhari-hari. Situasi tersebut, katanya, membutuhkan penanganan cepat melalui langkah-langkah darurat.

“Dalam situasi kritis seperti ini, Pertamina bersama Dirjen Migas harus segera mempercepat distribusi melalui jalur laut atau udara,” tuturnya.

Terakhir, ia pun mendesak Pertamina untuk menyiapkan skema alternatif, termasuk membuka rute distribusi baru, menyediakan armada darurat, dan mengaktifkan mekanisme penyaluran cepat agar energi dapat menjangkau masyarakat terdampak secara merata.

“Kami berharap pemulihan distribusi energi dapat dilakukan secepatnya agar kebutuhan publik tetap terpenuhi dan aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan,” pungkasnya. •ujm/rdn