//
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin.|Foto: Runi/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepemimpinan anyar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) didorong bisa lebih mengedepankan perspektif kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk kelembagaan sehingga pertanggungjawabannya pun harus ditempatkan dalam kerangka institusi, bukan individu.
Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN. Menurut Zainul, kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai pijakan dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah ditetapkan tetap memiliki kesinambungan. Karena, seluruh keputusan yang lahir dari lembaga merupakan bagian dari tanggung jawab institusional yang harus diselesaikan secara bersama.
"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan," ujar Zainul dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Selain menekankan perspektif kelembagaan, Zainul berharap jajaran pimpinan baru BGN mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan. Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG membutuhkan ruang dialog dan kolaborasi, terutama dengan para mitra pelaksana di lapangan.
Ia mengingatkan agar BGN tidak menggunakan pendekatan yang berpotensi memperlebar perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang dibangun harus mampu menghadirkan solusi sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik baru.
"Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi," tegas legislator Fraksi PKB tersebut.
Disamping itu, Zainul menilai pendekatan tersebut penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu disikapi secara bijak agar tidak mengganggu keberlangsungan program maupun kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya.
"Kalau BGN mengambil pendekatan konflik, maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini," pungkasnya. (ujm/aha)
