RUU HPI Jadi Kunci Lindungi Diaspora dan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran
PARLEMENTARIA, Semarang — Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI ke Jawa Tengah membawa angin segar bagi perlindungan hukum kaum perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran. Wakil Ketua Pansus tersebut, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan krusial terkait dampak kekosongan hukum perdata internasional saat ini.
25 Juni 2026
Gantikan Hukum Kolonial, Pansus DPR Pastikan RUU HPI Dobrak Ekonomi Nasional
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menyebutkan pentingnya pembaharuan hukum perdata internasional. Demi mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.
25 Juni 2026
Temui Fatality Tambang, Komisi XII Dorong Evaluasi Tata Kelola Lingkungan
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur. Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek keselamatan kerja fatality pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rendahnya serapan sejumlah pos anggaran serta kesiapan SDM Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi perluasan mandat pasca-Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi sorotan. Hal tersebut mengemuka pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS terkait revisi anggaran tahun 2026.
24 Juni 2026
Wibowo Prasetyo Ingatkan Pemerintah Perkuat Afirmasi bagi Madrasah Swasta
PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah memberikan afirmasi yang lebih kuat bagi madrasah swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi sorotannya lantaran masih ditemui kesenjangan kualitas yang cukup lebar antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, yang mana perlu segera diatasi melalui kebijakan yang berpihak.
24 Juni 2026
Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kejelasan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian program strategis menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI menilai sejumlah capaian kinerja yang melampaui 100 persen perlu dijelaskan dasar perhitungannya, sekaligus meminta LPS memaparkan ukuran keberhasilan dari berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.
24 Juni 2026
Abdul Fikri Faqih Minta Usulan Gaji Guru Rp30 Juta Dikaji Secara Teknis
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai usulan peningkatan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan merupakan gagasan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, menurutnya, gagasan tersebut memerlukan pembahasan teknis yang mendalam agar dapat diterapkan secara realistis.
24 Juni 2026
Kasus Penyekapan Bandung, Dewi Asmara Minta LPSK Proaktif Lindungi Korban
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti respons Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, LPSK harus bertindak proaktif dalam memberikan perlindungan kepada korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK).
24 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah
PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti keterbatasan sarana operasional yang masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi geografis yang luas membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) dapat berjalan
24 Juni 2026
Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah
PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penguatan fungsi intelijen keimigrasian, serta integrasi data lintas instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya investasi dan mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.
24 Juni 2026
My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Semakin banyaknya kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan satuan pendidikan dinilai membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga atau sistem khusus yang mampu menyinkronkan target dan arah pembangunan pendidikan nasional agar seluruh kebijakan berjalan seiring dalam satu tujuan yang sama.
24 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, yakni penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Kehadiran berbagai model sekolah yang dikelola lintas kementerian tidak boleh melahirkan fragmentasi maupun standar yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan Indonesia.
24 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Komisi I Sambut Baik Tawaran Maroko, 50 Beasiswa untuk Studi Bahasa Arab dan Sejarah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan pentingnya penguatan diplomasi parlemen yang mampu memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang didorong adalah perluasan kerja sama bilateral di sektor pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Negara Maroko.
24 Juni 2026
Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah terkait penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, hingga dana transfer pusat akan menjadi penguatan bagi Komisi XI DPR dalam membahas kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari daerah sangat penting dalam proses pembahasan APBN maupun penyempurnaan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
24 Juni 2026
Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional.
24 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health
PARLEMENTARIA, Jakarta - Satu-satunya ras anjing asal Indonesia yang diakui oleh federasi kinologi dunia, anjing Kintamani, hingga kini masih terhambat pergerakannya akibat status Bali sebagai wilayah endemis rabies. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
24 Juni 2026
Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menyoroti adanya fenomena kepala daerah baru yang harus mewarisi surat pengakuan utang dari pendahulu mereka dalam jumlah yang sangat besar. Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata karena kondisi ini menghambat kepala daerah baru dalam merealisasikan program kerja dan janji kampanye kepada masyarakat.
23 Juni 2026
Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa Dana Insentif Daerah (DID) harus menjadi instrumen untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pasalnya, pemberian insentif kepada daerah berprestasi dapat memacu kepala daerah untuk lebih kreatif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pelayanan publik di daerah masing-masing.
23 Juni 2026
Politik dan Keamanan
RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Harus Jawab Kebutuhan Dasar Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Baleg DPR RI menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat, yakni belum terpenuhinya akses terhadap air minum yang benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar mengatur penyediaan air bersih, tetapi juga menjamin kualitas air yang dapat langsung diminum oleh masyarakat.
