Banggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong agar kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto saat membacakan Laporan Banggar mengenai hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke 23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026)

Menurut Wihadi, tema RKP Tahun 2027, "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri," menjadi landasan dalam merumuskan arah pembangunan nasional tahun depan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa mengabaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional," ujar Wihadi saat membacakan laporan Banggar.

Ia menjelaskan, sasaran pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Salah satu klaster yang menjadi perhatian adalah Hilirisasi dan Industrialisasi, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan klaster pendidikan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri. Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar bersama Pemerintah juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, dengan penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang. Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen, sekaligus memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga pada sinergi kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, Program Kerja Prioritas Nasional disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Selain hilirisasi, Banggar DPR juga menetapkan sejumlah klaster prioritas lainnya, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan. Seluruh klaster tersebut diharapkan saling mendukung dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menurut Banggar, arah pembangunan yang menitikberatkan pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, pungkas Wihadi, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. (um)