//
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat berfoto bersama dengan Direktur Bidang Politik Kedutaan Besar Jepang di Jakarta di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Karisma/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mempertemukan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau guna memperkuat kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan investasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi parlemen yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menjelaskan, salah satu fokus kerja sama adalah mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Jepang sehingga siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Negeri Sakura. Program yang disiapkan meliputi skema magang bagi pelajar serta pengiriman tenaga kerja ke Jepang.
“Hari ini BKSAP mempertemukan antara Kedutaan Jepang dan Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mempersiapkan sumber daya manusia untuk menguasai bahasa Jepang dan bisa menjadi penyuplai untuk kebutuhan Jepang untuk tenaga kerja. Jadi ada dua program, yang pertama adalah magang bagi siswa yang di Riau dan yang kedua adalah tenaga kerja, pengiriman tenaga kerja,” ujar Syahrul usai menerima Direktur Bidang Politik Kedutaan Besar Jepang di Jakarta di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud diplomasi parlemen yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat di daerah, khususnya tingginya angka pengangguran.
“Ini menjadi bukti bahwasannya kita menginginkan diplomasi kita itu harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kita. Selama ini kita lakukan BKSAP Day di beberapa daerah. Nah ternyata permasalahan daerah itu adalah pengangguran. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang bisa menampung generasi muda,” katanya.
Syahrul menuturkan, Pemerintah Provinsi Riau telah berinisiatif memperkuat pembelajaran bahasa Jepang sejak bangku SMA dan SMK. Dengan demikian, lulusan sekolah diharapkan telah memiliki kompetensi bahasa yang memadai saat mengikuti seleksi bekerja di Jepang.
“Maka pemerintah provinsi akan memberikan kesempatan untuk khususnya siswa dan siswi SMK dan SMA belajar lebih masif lagi dan dimulai dari kelas 1 untuk belajar bahasa Jepang. Dan kemudian setelah tamat mereka tidak nganggur. Ketika dites untuk bisa bekerja di Jepang, kemampuan bahasanya sudah cukup,” jelasnya.
Selain pengembangan sumber daya manusia, pertemuan tersebut juga membahas potensi investasi di sektor kelapa di Provinsi Riau. Syahrul mengungkapkan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yang dikenal dengan julukan “Negeri Seribu Parit, Hamparan Kelapa Dunia”, merupakan kawasan perkebunan kelapa rakyat terluas di Indonesia. Namun, potensi tersebut dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal.
“Ternyata sabut tempurung kelapa itu jadi sampah di Inhil. Jadi Kabupaten Inhil yang ada di Riau itu adalah kabupaten yang memiliki lahan kelapa terluas di Indonesia. Jadi kelapa di Inhil itu ada 7 juta butir per hari. Yang bisa ditampung oleh PT Sambu itu lebih kurang 2 juta,” ungkapnya.
Ia berharap kerja sama dengan Jepang dapat membuka peluang investasi untuk mengembangkan industri hilirisasi kelapa di Indragiri Hilir sehingga limbah maupun hasil produksi kelapa dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. (bit/aha)
