BTN Perlu Perkuat Program dan Permudah Akses Pembiayaan Perumahan bagi MBR dan Generasi Z

PARLEMENTARIA, Bekasi –  Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berharap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tetap fokus menjalankan program pemerintah di sektor perumahan. Hal itu terutama melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Dalam kunjungan kerja  BAKN DPR RI ke BTN Bekasi, sejumlah catatan penting terkait akses perumahan dan keterkaitan program KUR dengan kebutuhan sektor hunian kembali mengemuka.

Wakil Ketua BAKN, Herman Khaeron, menegaskan bahwa BTN memiliki peran strategis dalam mengurangi backlog perumahan subsidi di Indonesia. Menurutnya, BTN dapat menjadi lokomotif dalam menekan kesenjangan kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menyoroti perlunya KUR mendukung penguatan sektor perumahan. 

“BTN memegang peran penting dalam menyediakan rumah layak bagi rakyat. Tetapi kami temukan ada pembatasan, seperti ASN yang tidak diperbolehkan menerima KUR, padahal tidak semua ASN berpenghasilan cukup. Batasannya seharusnya bukan profesi, melainkan penghasilan. Jika ruang ini tidak dibuka berarti KUR tidak adil bagi seluruh rakyat,” tegas Herman saat memimpin Kunker BAKN, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025). 

Di sisi lain, ia turut menekankan bahwa tata kelola KUR perlu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan debitur di berbagai sektor, termasuk perumahan. Ia menilai BTN tidak perlu memaksakan diri masuk ke KUR UMKM secara luas, tetapi dapat mengembangkan KUR yang terhubung dengan ekosistem perumahan.

“Misalnya untuk petani, mereka butuh pola pembayaran saat panen, maka KUR perumahan harus menyesuaikan kebutuhan sektor hunian. Selama ini pembiayaan lebih menyentuh sektor (pekerjaan) formal. Untuk (pekerjaan) sektor non formal, BTN harus menyiapkan mitigasi risiko yang tepat. Jangan sampai semakin ribet,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Ia juga menyoroti persoalan BI Checking atau SLIK yang kerap menjadi hambatan. Menurutnya, OJK sudah menyebutkan bahwa SLIK bukan satu-satunya acuan, namun ketika ada kredit macet, bank yang disalahkan. “Bank harus memberi pembiayaan berdasarkan kelayakan debitur, bukan hanya sekadar hasil cek SLIK,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota BAKN DPR RI, Primus Yustisio, turut menyoroti tantangan generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Ia mengingatkan bahwa kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

“Pertanyaannya, apakah orang yang tidak mampu bisa menikmati KPR bersubsidi? Jawabannya, 95 persen tidak. Generasi Z lebih sulit lagi. Ketimpangan semakin melebar. Karena itu BTN harus memperkuat akses bagi calon pemilik rumah berpenghasilan rendah melalui kemudahan KUR dan KPR,” tegas Primus.

Ia juga meminta BTN mempercepat digitalisasi layanan perumahan agar lebih mudah dijangkau generasi muda. “Jangan kalah dengan swasta. Anak muda hidup dengan gawai. Kalau informasi rumah, cicilan, dan pengajuan KPR bisa diakses lewat aplikasi, mereka tidak perlu datang ke bank. Tinggal BTN mau atau tidak masuk ke digitalisasi dan mempermudah akses,” tambahnya. •rnm/rdn