Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Kenaikan Tarif Penerbangan Ancam Target Wisata NTB 2026
Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global
Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama
Kenaikan Tarif Penerbangan Ancam Target Wisata NTB 2026
Reels
Video singkat terbaru
Terpopuler
Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara
Industri dan PembangunanNetty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati
Kesejahteraan RakyatKomisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA
Kesejahteraan RakyatDadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Industri dan PembangunanKomisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
Politik dan KeamananINFOGRAFIS

https://bit.ly/FormulirLombaOrasiBintangOrator?r=qr

Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara
Netty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati
Komisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara
PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandung guna mengevaluasi kinerja BUMN sektor logistik sekaligus mendalami rencana pembentukan Holding BUMN Logistik. Langkah strategis ini didorong oleh pemerintah untuk menjawab tantangan struktural di sektor logistik nasional, yang mencakup tingginya biaya logistik, lebih dari 20 logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah. Ketiadaan integrasi layanan end-to-end ini menyebabkan duplikasi fungsi, overlapping layanan, serta rendahnya utilisasi aset secara menyeluruh.
Netty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak melepaskan tanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan BUMN atas para mantan pekerjanya di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).
Komisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI mengambil langkah tegas menuntaskan persoalan hak-hak pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang hingga kini belum menemui titik terang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PHI Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Direktur Human Capital/SDM BP BUMN, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mencari solusi komprehensif.
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga secara ketat dan tidak dimasukkan dalam skema perhutanan sosial maupun Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Hal ini penting untuk memastikan fungsi konservasi tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas pemanfaatan lahan.
Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.
Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Provinsi Maluku, khususnya untuk memastikan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.
GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku
PARLEMENTARIA, Maluku — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku harus diaktifkan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).
Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia
PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi hambatan struktural utama yang menghalangi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Hal ini disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/4/2026).

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keras kasus perjanjian kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Baubau yang bernilai nol rupiah. Ia menilai praktik tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku
Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

Investasi Rp7 Triliun Baterai EV di Karawang Jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

Dorong Industri Baterai EV, Bersiap Perkuat Energi Bersih Nasional

Komisi IV Dorong Percepat Pengangkatan PPPK dan Pemenuhan Kebutuhan PPL
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Netty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati
Komisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
KWP dan Biro Pemberitaan Parlemen Teguhkan Sinergi Sebarkan Informasi Kinerja Parlemen

Susun RUU Ketenagalistrikan, Komisi XII Kembali Serap Masukan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia

Edisi Ketiga, Cindy Monica Kembali Gelar Program Baju Lebaran untuk Anak Panti di Padang Pariaman

Setjen DPR RI Terapkan Langkah Efisiensi, Indra Iskandar Pastikan Layanan Kedewanan Tetap Optimal

Tingkatkan Kualitas SDM, Setjen DPR MoU dengan Yayasan Ary Ginanjar
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku
Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku
GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku
Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia



















