Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandung guna mengevaluasi kinerja BUMN sektor logistik sekaligus mendalami rencana pembentukan Holding BUMN Logistik. Langkah strategis ini didorong oleh pemerintah untuk menjawab tantangan struktural di sektor logistik nasional, yang mencakup tingginya biaya logistik, lebih dari 20 logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah. Ketiadaan integrasi layanan end-to-end ini menyebabkan duplikasi fungsi, overlapping layanan, serta rendahnya utilisasi aset secara menyeluruh.

Dalam kunjungan tersebut, kinerja PT Pos Indonesia (Persero) mendapat sorotan khusus karena mengalami tekanan signifikan, dengan penurunan pendapatan sekitar 21% dan laba bersih yang merosot hingga 56%. Di sisi lain, potensi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai tulang punggung angkutan barang berbasis rel (middle mile) dinilai belum terintegrasi secara optimal dengan jaringan distribusi akhir (last mile) yang dikelola oleh PT Pos.

Terkait hal tersebut, Ketua Tim Kunspek Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan pentingnya kolaborasi ekosistem alih-alih praktik penguasaan pasar sepihak. "Saya rasa mungkin tidak monopoli ya, itu adalah sebuah sinergitas yang mau tidak mau harus dilakukan antara swasta dengan Pos Indonesia utamanya, karena swasta sangat memerlukan juga keberadaan Pos Indonesia yang sampai ke pelosok-pelosok di negeri kita," tegasnya saat diwawancara oleh Parlementaria di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Gde Sumarjaya Linggih menyoroti tantangan besar PT Pos terkait citra perusahaan di mata publik yang belum berbanding lurus dengan kemajuan infrastrukturnya. "Beda dengan awareness yang misalnya Garuda, brand awareness-nya sangat tinggi walaupun pesawatnya lebih mahal dari pesawat swasta, tapi ketika berbicara Garuda lebih mahal pun orang beli. Nah ini menjadi suatu PR bagi teman-teman di Pos Indonesia bagaimana dia meningkatkan nilai merek dia untuk bisa menjadi kebanggaan atau bisa mendapat kepercayaan dari pelanggan," paparnya.

Meskipun demikian, ia tetap mengakui keunggulan strategis PT Pos yang memiliki infrastruktur paling lengkap dengan sebaran lebih dari 5.000 cabang. Saat ini, PT Pos juga tengah berupaya menyinergikan delapan perusahaan logistik di dalam ekosistem BUMN. Politikus partai Golkar itu menambahkan, "PT POS telah mensinergikan sampai 8 perusahaan logistik yang ada di BUMN kita, nah ini nantinya akan saling mengisi, artinya yang paling lengkap secara infrastruktur logistik adalah PT Pos itu sendiri," ujarnya.

Transformasi BUMN logistik ini nantinya akan diselaraskan dengan agenda Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Melalui skema ini, entitas BUMN yang sehat dapat menyokong perusahaan lain yang potensial untuk disinergikan. "Kebetulan sekarang ini, Danantara sudah mempunyai undang-undangnya, BUMN kita itu menjadi satu di Danantara, di mana keuangannya terkonsolidasi. Jadi yang untung bisa men-support, yang tidak untung selama mempunyai potensi untuk maju bersama," jelas Gde Sumarjaya Linggih.

Sebagai wujud komitmen perampingan demi menciptakan efisiensi sistemik, pembentukan holding logistik ditargetkan dapat memangkas fragmentasi perusahaan negara secara drastis. "Dan itu sudah menjadi komitmen dari awal Danantara itu, di mana mensinergikan semua, kemudian membuat efisien, sehingga komitmennya dari 1.400 perusahaan nanti akan menjadi sekitar 400 atau 300 sembarang kali nanti. Dan itu sudah menjadi bagian dari komitmen dari Danantara untuk semakin bisa memberikan manfaat agent of development kepada pertumbuhan ekonomi kita," tutupnya. (adi/aha)