•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti masih rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan data Kementerian UMKM, penyaluran KUR di Tapanuli Utara pada 2026 baru mencapai Rp327,65 miliar dengan jumlah 5.341 debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran didominasi KUR Mikro sebesar Rp239,79 miliar.

3 September 2026

Adisatrya: Revisi UU Kadin Momentum Perkuat Peran Dunia Usaha Indonesia

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Adisatrya: Revisi UU Kadin Momentum Perkuat Peran Dunia Usaha Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Kadin sebagai wadah dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah.

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ada banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengawalan kebijakan secara terus-menerus. Dari perjalanan jutaan jemaah menuju Tanah Suci, bantuan sosial yang harus sampai kepada mereka yang berhak, hingga anak-anak yang membutuhkan ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, bencana dapat datang sewaktu-waktu dan membutuhkan kesiapan negara untuk meresponsnya.

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

PARLEMENTARIA, Banjar – Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kehadiran Komisi II itu dalam rangka agar MBR mendapatkan kepastian hukum atas tanah serta tempat tinggal yang mereka manfaatkan selama ini.

Bonnie Triyana Desak Pemerintah Segera Rekonstruksi Kampung Adat Sasak Sade

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Desak Pemerintah Segera Rekonstruksi Kampung Adat Sasak Sade

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendesak Kementerian Kebudayaan segera mengambil langkah konkret untuk merekonstruksi Kampung Adat Sasak Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kampung adat tersebut mengalami kebakaran hingga nyaris menghanguskan sebagian besar kawasan adat.

Pascabencana, Rehabilitasi Warisan Budaya Perlu Perencanaan Matang

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pascabencana, Rehabilitasi Warisan Budaya Perlu Perencanaan Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rehabilitasi warisan budaya yang terdampak bencana perlu disiapkan melalui perencanaan yang matang, jelas, dan terukur. Pemulihan pascabencana tidak cukup berhenti pada penanganan darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah rehabilitasi yang memastikan warisan budaya tetap terlindungi dan nilai kebudayaannya terjaga.

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyikapi kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (1/9/2026). Ia menilai keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Perpusnas Didorong Perkuat Literasi dengan Buku Bacaan Berkualitas

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perpusnas Didorong Perkuat Literasi dengan Buku Bacaan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong memperkuat upaya peningkatan literasi dengan memastikan ketersediaan buku bacaan berkualitas di perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Penyediaan bahan bacaan yang beragam dinilai penting untuk menumbuhkan minat sekaligus membangun kebiasaan membaca pada anak-anak.

BPS Didorong Perkuat Akurasi Data untuk Ketepatan Bansos

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BPS Didorong Perkuat Akurasi Data untuk Ketepatan Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) didorong terus memperkuat akurasi dan pemutakhiran data, termasuk data desil, agar kebijakan pemerintah dapat menyasar masyarakat yang tepat. Kualitas data tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

2 September 2026

Tak Sekadar Cari Pengalaman, Magang Nasional Harus Jadi Jembatan ke Pekerjaan

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tak Sekadar Cari Pengalaman, Magang Nasional Harus Jadi Jembatan ke Pekerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pelaksanaan Magang Nasional Batch 2 perlu dipastikan benar-benar menjadi jembatan bagi fresh graduate untuk memasuki dunia kerja, bukan sekadar menambah pengalaman di dalam curriculum vitae (CV).

Dony Oekon Ingatkan Pemerintah Optimalkan Early Warning dan Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Dony Oekon Ingatkan Pemerintah Optimalkan Early Warning dan Tindak Tegas Pelaku Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mengingatkan pemerintah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi.

Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) TA 2027 sebesar Rp1,33 triliun. Penambahan anggaran ini terus diperjuangkan oleh Komisi XII DPR RI saat dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendatang.