Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria penting untuk menghadirkan payung hukum dalam menyelesaikan persoalan agraria lintas sektor. Urgensi tersebut antara lain dipicu ketimpangan penguasaan tanah, tingginya konflik agraria, serta tumpang tindih regulasi, data, dan kewenangan antarsektor.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan program dan dukungan anggaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia mempertanyakan minimnya dukungan anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengawasan, hingga pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja dan kontribusi industri terhadap masyarakat serta lingkungan dinilai perlu menjadi dasar dalam pemberian insentif di kawasan industri. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjalankan tanggung jawab sosial, menjaga konservasi, dan memenuhi tata kelola dengan baik layak memperoleh insentif lebih besar.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terutama dari sisi kewenangan dan dukungan anggaran. Hal ini menyusul postur anggaran Ombudsman yang dinilai belum menunjukkan keseimbangan antara belanja manajemen dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ketimbang penanganan reaktif saat krisis terjadi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketimpangan sebaran kawasan industri antara Pulau Jawa dan luar Jawa menjadi perhatian Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai konsentrasi industri di Jawa perlu dikurangi dengan memperluas pembangunan kawasan industri ke Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur agar manfaat investasi dan penciptaan lapangan kerja lebih merata.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengimbau masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu mematuhi seluruh instruksi dan arahan dari pemerintah setempat dan lembaga terkait.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rencana pemanfaatan Bank Tanah untuk mendukung ketersediaan lahan kawasan industri mendapat catatan dari Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati. Ia mengingatkan agar penguasaan lahan dalam skala besar tidak berubah menjadi praktik spekulasi maupun menggerus lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Status dan riwayat lahan menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Ia meminta pengadaan lahan untuk kawasan industri dipastikan clear and clean sejak awal agar tidak memicu sengketa dengan masyarakat ketika kawasan mulai dibangun dan beroperasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Polri memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Potensi tersebut perlu dikaji secara lebih serius agar dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperjelas wilayah prioritas perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus memperkuat kualitas dukungan persidangan salah satunya dengan mendorong penerapan Pedoman Perekaman dan Catatan Rapat secara konsisten sebagai upaya meningkatkan kualitas dukungan persidangan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini berharap dua pedoman ini dapat menjadi acuan bersama dalam proses perekaman hingga penyusunan risalah rapat yang berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.