Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyoroti isu komunikasi dan koordinasi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan di daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Generasi muda, khususnya para santri, didorong memperkuat ilmu agama sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman. Keduanya perlu berjalan seimbang agar santri mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan karakter dan akhlak.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak para santri SMP Habibi Bina Cendikia memahami peran dan fungsi DPR RI sekaligus berani bermimpi menjadi pemimpin bangsa. Menurutnya, latar belakang pendidikan pesantren bukan menjadi penghalang bagi generasi muda untuk berkontribusi dan mengambil peran dalam pembangunan nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah didorong memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang proporsional bagi penyandang disabilitas, baik dalam bidang olahraga maupun pemenuhan akses informasi dan literasi digital.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,1 triliun. Dalam persetujuan tersebut, Komisi X memberikan sejumlah catatan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius akibat paparan asap dan polusi udara.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, RUU tersebut memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga penyusunannya membutuhkan kajian yang cermat dan tidak tergesa-gesa.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mendesak pemerintah untuk menyajikan kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara terbuka. Transparansi variabel penentuan desil dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjaga swasembada pangan nasional mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kompleksitas sektor pertanian, Alien menilai Kementan mampu mempertahankan swasembada, terutama pada komoditas beras dan jagung.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal itu sejalan dengan posisi RUU Perampasan Aset sebagai RUU Usul Inisiatif DPR yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru. Ia mengatakan daftar 13 (tiga belas) tindak pidana yang akan disasar dalam perampasan aset masih dinamis dan dapat bertambah maupun berkurang dalam pembahasan bersama pemerintah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset. Hal itu mulai dari tindak pidana perdagangan orang, perbankan, hingga narkotika. Meskipun demikian, publik mempertanyakan tidak adanya tindak pidana judi online (judol) yang tidak menjadi salah satu kriteria dari tindak pidana sasaran perampasan asset.