Berita Terbaru

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Lima Kementerian dan Lembaga Mitra

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 untuk lima kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Soal Wacana Perubahan Aturan Berladang, Lasarus Beri Catatan ke Kementerian Desa dan Transmigrasi

Industri dan Pembangunan

Soal Wacana Perubahan Aturan Berladang, Lasarus Beri Catatan ke Kementerian Desa dan Transmigrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada mitra kerja Komisi V DPR RI, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Transmigrasi. Ia mendesak kedua kementerian tersebut untuk siaga membela masyarakat adat dan peladang lokal yang terancam kehilangan sumber pangan akibat pencabutan aturan kearifan lokal berladang.

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027, dengan catatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan. Di samping itu, ia juga menyoroti kebutuhan anggaran BNN Provinsi (BNNP) di daerah yang dinilai masih belum proporsional.

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

Industri dan Pembangunan

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyoroti efektivitas alokasi anggaran lembaga penyiaran publik agar tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap struktur anggaran sehingga porsi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik dapat diperkuat.

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp774,305 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan tersebut akan meningkatkan pagu anggaran KPK dari Rp1,447 triliun menjadi Rp2,222 triliun.

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Di Ujung Kepulauan, Pendidikan Tak Pernah Sesederhana Angka

Kesejahteraan Rakyat

Di Ujung Kepulauan, Pendidikan Tak Pernah Sesederhana Angka

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pagi itu, persoalan pendidikan Indonesia di sebuah sekolah dasar di Dusun II Tulang, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Di sana, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati melihat langsung bagaimana pendidikan di sebuah wilayah kepulauan menghadapi persoalan yang mungkin tak selalu terlihat dari pusat.

Aziz Subekti Ingatkan RUU Reforma Agraria Tak Ciptakan Paradoks Hak Atas Tanah

Aziz Subekti Ingatkan RUU Reforma Agraria Tak Ciptakan Paradoks Hak Atas Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Aziz Subekti menegaskan bahwa Rancang Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum nyata untuk merombak struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, serta Pimpinan Komisi II dan Komisi IV DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Ahmad Yohan: Butuh Langkah Strategis Redam Dampak Kebakaran Hutan

Industri dan Pembangunan

Ahmad Yohan: Butuh Langkah Strategis Redam Dampak Kebakaran Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendesak pemerintah mengambil langkah strategis terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilyah Indonesia untuk meredam eskalasi dan meminimalisasi dampaknya secara luas.

Teknologi Melaju Lebih Cepat dari Regulasi, PPATK Diminta Adaptif

Politik dan Keamanan1 September 2026

Teknologi Melaju Lebih Cepat dari Regulasi, PPATK Diminta Adaptif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Adaptasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan terhadap transaksi keuangan mampu mengimbangi modus kejahatan yang turut berkembang.

Komisi XIII Setujui Tambahan Rp555,9 Miliar untuk Anggaran MPR 2027

Politik dan Keamanan1 September 2026

Komisi XIII Setujui Tambahan Rp555,9 Miliar untuk Anggaran MPR 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk diteruskan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran MPR RI sebesar Rp555,982 miliar.

Willy Aditya: Penertiban WNA Harus Diperluas, Bukan Hanya di Bali

Politik dan Keamanan1 September 2026

Willy Aditya: Penertiban WNA Harus Diperluas, Bukan Hanya di Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi yang kini tengah berusaha menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar aturan di Bali. Baginya, langkah serupa diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA demi memastikan seluruh pendatang mematuhi ketentuan hukum Indonesia.

HUT DPR ke-81, Komisi III Ubah Paradigma: Dari Keadilan Formalistik, Jadi Keadilan Substantif