DPR Dorong Tata Kelola Digital hingga Tindakan Nyata bagi Palestina di Sidang APA Tajikistan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Delegasi DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap strategis Indonesia pada Pertemuan Komite Tetap Urusan Sosial dan Budaya Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung di Dushanbe, Tajikistan, Jumat (25/9/2026). 

Dalam sesi General Debate, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengajak parlemen anggota APA pentingnya membangun Asia yang damai, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui penguatan budaya damai, kolaborasi digital, keadilan sosial, serta komitmen tegas terhadap isu kemanusiaan di Palestina. 

Indonesia menekankan bahwa keberhasilan agenda sosial dan budaya di kawasan Asia berakar pada pembentukan budaya damai (Culture of Peace). “Di tengah meningkatnya konflik, polarisasi sosial, ekstremisme, ujaran kebencian, dan disinformasi, Indonesia mendukung penuh pelaksanaan International Decade for Strengthening Peace for Future Generations 2027–2036,” ujar Syahrul dalam keterangan persnya, Kamis (1/10).

 
Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), DPR menyerukan pentingnya: peningkatan literasi digital dan perlindungan data pribadi, tata kelola AI yang bertanggung jawab, serta akses teknologi yang merata agar transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Asia. 

Syahrul menegaskan bahwa isu Palestina merupakan bagian inti dari benua Asia dan tanggung jawab moral-politik bersama seluruh parlemen di kawasan. “Kami mendorong APA untuk tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga mengambil posisi yang jelas dan substantif dalam merespons pelanggaran terhadap warga sipil Palestina di Gaza dan Tepi Barat,” sebut Politisi Fraksi PKS itu. 

Poin-poin utama yang ditekankan oleh Indonesia terkait isu Palestina meliputi: Menyambut baik Deklarasi New York 2025 dan peran Indonesia dalam Komite Khusus tindak lanjut deklarasi tersebut; Mendesak Israel membatalkan seluruh langkah yang merubah karakter geografis dan demografis Wilayah Pendudukan Palestina; 

Serta, mendukung langkah pembatasan impor dan layanan yang terhubung dengan permukiman ilegal Israel, serta mengimbau negara-negara anggota APA untuk mempertimbangkan langkah serupa sesuai hukum internasional; Solusi Dua Negara (Two-State Solution). Mendorong terwujudnya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan garis batas 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. 

DPR, kata Syahrul, juga turut menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan melalui pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. “Indonesia juga menyerukan penguatan kerja sama regional dalam memberantas korupsi, peredaran narkoba, penyelundupan benda cagar budaya, serta kejahatan lintas negara lainnya,” katanya. 

Melanjutkan semangat the 10th World Water Forum di Bali tahun 2024 dengan tema "Water for Shared Prosperity", Syahrul mengajak negara-negara Asia untuk mempromosikan budaya pemanfaatan air yang bertanggung jawab melalui diplomasi air, teknologi hemat air, serta infrastruktur yang tahan iklim. 

Mengakhiri pernyataannya, Syahrul menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hasil dan resolusi yang dibahas dalam sidang APA diharapkan tidak hanya menjadi dokumen politik, melainkan panduan praktis untuk masa depan Asia. (aha)