//
Ketua DPR RI Puan Maharani dan wakilnya dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.|Foto: Jaka/sai
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi menetapkan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Penetapan tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Memimpin agenda tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, penetapan itu sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 21 September 2026.
“Menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Apakah dapat disetujui?” ujar Puan saat memimpin rapat paripurna, yang diikuti oleh sorak ‘setuju’ dari meja para anggota dewan.
Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan di wilayah Pantai Utara Jawa. Salah satu agenda utama BOPPJ adalah pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantura Jawa. (um)
