•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak

Politik dan Keamanan3 September 2026

Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Bayu Dwi Anggono dan Rieke Diah Pitaloka sebagai Pakar Komunikasi Politik, melakukan Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

3 September 2026

Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Ia menyebut sekitar 30 entitas korporasi sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

3 September 2026

Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi pengaturan tata ruang hingga tingkat daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik baru dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bambang Haryo Dorong Penguatan BSN demi Perlindungan Konsumen

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Haryo Dorong Penguatan BSN demi Perlindungan Konsumen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus diperkuat mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Menurutnya, standardisasi nasional memiliki peran penting dalam menjamin mutu produk, melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Anggaran Kebudayaan Didorong Jadi Investasi Strategis yang Berdampak Nyata

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Kebudayaan Didorong Jadi Investasi Strategis yang Berdampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan agar anggaran Kementerian Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai belanja sektoral, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai investasi strategis negara.

Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Evaluasi Anggaran Kemendes: Ijeck Minta Pendamping Desa Diefektifkan, Program Harus Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengusulkan evaluasi total terhadap alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Pihaknya menyoroti porsi anggaran yang mendominasi hingga 70 persen hanya untuk membayar honorarium puluhan ribu pendamping desa, namun tidak diimbangi dengan efektivitas program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Chusnunia Chalim: SNI Harus Jamin Perlindungan Konsumen, Bukan Sekadar Sertifikasi

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim: SNI Harus Jamin Perlindungan Konsumen, Bukan Sekadar Sertifikasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mempertanyakan sejauh mana efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas industri, daya saing ekspor, serta perlindungan konsumen. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama para pakar yang membahas standardisasi nasional sebagai pilar daya saing, inovasi, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Herman Khaeron: 92,5 Persen PDB RI Disumbang Dunia Usaha, Peran Kadin Harus Diperkuat

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Herman Khaeron: 92,5 Persen PDB RI Disumbang Dunia Usaha, Peran Kadin Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai besarnya kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional menjadi alasan kuat untuk memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Menurutnya, dunia usaha memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekaligus menjadi penentu penting bagi masa depan perekonomian nasional.

Ketua Komisi XIII Dorong Perluasan Patroli WNA, Perkuat Pendeteksian

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Ketua Komisi XIII Dorong Perluasan Patroli WNA, Perkuat Pendeteksian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian. Menurutnya, pola pengawasan melalui patroli seperti yang dilakukan di Bali perlu diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA.

Siti Mukaromah: Pendampingan SNI Harus Dongkrak Omzet UMKM

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Siti Mukaromah: Pendampingan SNI Harus Dongkrak Omzet UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Standardisasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan omzet dan perluasan pasar pelaku usaha.

3 September 2026

Setjen DPR Dorong Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI

Isu Lainnya3 September 2026

Isu Lainnya

Setjen DPR Dorong Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendorong penguatan legislasi berbasis data dan bukti sebagai bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI bertema ‘Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Satu Data Indonesia’.

Riyono: Penyelundupan Benih Lobster Membuat Kontribusi Budidaya Nasional Sangat Rendah

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Riyono: Penyelundupan Benih Lobster Membuat Kontribusi Budidaya Nasional Sangat Rendah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai kesiapan budidaya lobster di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Padahal, menurutnya Indonesia memiliki potensi sumber daya benih bening lobster (BBL) mencapai ratusan juta hingga lebih dari 1 miliar puerulus per tahun.