//
DPR Dukung Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional dan Ketahanan Energi di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
Diterbitkan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Farhan/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.
“Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Puan lalu menyebut berbagai tekanan yang tengah dihadapi Indonesia buntut gejolak global, termasuk kenaikan harga BBM. “Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ungkapnya.
Menurut politisi Fraksi PDIP tersebut, situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha. Khususnya, kata Puan, di sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
“Oleh Karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi,” sebutnya.
Berangkat dari situasi ini, ia menyatakan, DPR mendukung untuk upaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” tandasnya. (hal/um)
