//
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat diwawancarai oleh Parlementaria sebelum Rapat Paripurna DPR RI Ke-18, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan terhadap jemaah Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci serta bertambahnya jemaah yang membutuhkan perawatan intensif.
Selly mengapresiasi pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilainya berjalan cukup baik. Menurutnya, mayoritas jemaah gelombang pertama telah tiba di Madinah, sementara sebagian jemaah lainnya mulai masuk ke Makkah seiring keberangkatan gelombang kedua. Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi pemerintah.
“Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah yang sudah menyelenggarakan pelaksanaan haji. Tetapi berdasarkan evaluasi kami, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius,” ujar Selly sebelum memasuki Rapat Paripurna ke 18, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menekan angka kematian jemaah haji agar tidak meningkat menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrem di Arab Saudi serta tingginya aktivitas fisik jemaah dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.
“Yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana menekan angka kematian agar tidak melonjak pada puncak haji nanti,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain aspek kesehatan, Selly juga menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas akomodasi dan pelayanan petugas haji di lapangan. Ia menerima informasi masih terdapat sejumlah hotel dengan lokasi cukup jauh dari pusat kegiatan ibadah. Karena itu, ia meminta petugas haji memastikan pelayanan maksimal agar jemaah tetap merasa nyaman meskipun menghadapi keterbatasan jarak tempuh.
Ia juga menyinggung layanan konsumsi bagi jemaah yang harus dijaga kualitas dan variasinya. Menurutnya, katering yang disediakan bagi jemaah di Makkah maupun Madinah perlu dikelola dengan baik agar kebutuhan gizi terpenuhi serta tidak menimbulkan kejenuhan selama masa ibadah.
Lebih lanjut, Selly meminta pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diperketat. Ia mengingatkan agar jemaah tidak dipaksakan menjalankan umrah sunnah berulang kali di tengah suhu panas ekstrem dan kondisi fisik yang rentan menurun. Menurutnya, aktivitas tambahan tersebut berpotensi meningkatkan kelelahan dan risiko kesehatan bagi jemaah.
“Kami masih mendengar ada jemaah yang diarahkan berkali-kali melakukan umrah sunnah. Padahal cuaca sangat panas dan petugas terbatas. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Selly menyarankan agar pelaksanaan ibadah sunnah tambahan dilakukan setelah fase puncak haji selesai, sehingga kondisi jemaah lebih stabil dan risiko kesehatan dapat ditekan.
Selain itu, ia menyoroti pelayanan rumah sakit dan sistem asuransi kesehatan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, masih terdapat kendala pembatasan masa tanggungan asuransi sehingga sebagian jemaah yang masih membutuhkan perawatan harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan jemaah karena harus menjalani proses administrasi dan penanganan medis ulang.
“Kalau jemaah belum sembuh, harusnya tetap dirawat sampai selesai. Jangan dipindah-pindah hanya karena batas waktu asuransi,” tegasnya.
Menurut Selly, kesinambungan layanan kesehatan sangat penting agar jemaah memperoleh rasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah. Ia meminta pemerintah Indonesia berkoordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi agar perlindungan kesehatan bagi jemaah dapat berjalan optimal.
Tak hanya itu, Selly juga menyoroti aspek transportasi jemaah, khususnya terkait penggunaan kendaraan di luar layanan resmi. Ia menyinggung insiden kecelakaan yang melibatkan jemaah dan meminta agar seluruh moda transportasi yang digunakan untuk city tour maupun wisata religi berada dalam pengawasan penyelenggara resmi.
“Kedepan harus dievaluasi, setiap transportasi yang dipergunakan jemaah harus dalam kontrol pemerintah agar keselamatan lebih terjamin,” katanya.
Selly berharap seluruh catatan tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah mengingat puncak pelaksanaan ibadah haji akan segera berlangsung. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran keberangkatan, tetapi juga dari kualitas perlindungan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. (bit/aha)
