Berita Terbaru

Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.

3 September 2026

Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Persoalan aset di Provinsi Riau tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pekanbaru, Rabu (2/9/2026), terungkap sejumlah persoalan status dan legalitas lahan yang berdampak pada masyarakat maupun pembangunan daerah.

BURT Dorong Penguatan Pelayanan Kesehatan melalui Jamkestama di RS Imanuel Way Halim

Kesejahteraan Rakyat

BURT Dorong Penguatan Pelayanan Kesehatan melalui Jamkestama di RS Imanuel Way Halim

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong penguatan kualitas pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI dan keluarga, dengan tetap memperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurnia saat memimpin kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit Imanuel Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Rabu (2/9/2026).

Penyusunan RUU Kadin Respons Perkembangan Globalisasi yang Semakin Kompleks

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Penyusunan RUU Kadin Respons Perkembangan Globalisasi yang Semakin Kompleks

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panja penyusun Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin memulai pembahasan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Rapat dilaksanakan bersama akademisi/pakar di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Kamis (3/9/2026).

Hetifah: Mandat Besar Lindungi Perempuan dan Anak Belum Tercermin di Anggaran Kementrian PPPA

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah: Mandat Besar Lindungi Perempuan dan Anak Belum Tercermin di Anggaran Kementrian PPPA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti ketimpangan antara besarnya mandat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan dukungan anggaran yang tersedia. Dengan jumlah 142,3 juta perempuan dan 88,81 juta anak yang perlu diberdayakan dan dilindungi, pagu anggaran Kemen PPPA tahun 2027 hanya Rp207,25 miliar.

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

Isu Lainnya3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono meminta pemerintah tidak lengah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengingatkan, kondisi karhutla sepanjang 2026 harus menjadi alarm untuk memperkuat pencegahan karena ancaman lebih besar diperkirakan terjadi pada 2027.

Setjen DPR Perkuat Keterbukaan Informasi, Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

Isu Lainnya

Setjen DPR Perkuat Keterbukaan Informasi, Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikannya saat membuka Wawancara Uji Publik Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Ketika Ruang Kelas Kembali Tumbuhkan Harapan

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketika Ruang Kelas Kembali Tumbuhkan Harapan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Di SD Negeri 01 Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau, sekolah bukan sekadar tempat anak-anak datang setiap pagi. Di ruang-ruang kelas itulah mereka membaca, berhitung, bertanya, bermain bersama teman, dan perlahan membayangkan masa depan.

3 September 2026

Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi

Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap tugas dan kewenangan kurator perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar tindakan kurator dalam proses kepailitan dapat dinilai berdasarkan kewenangan dan batas tanggung jawabnya.

Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat

Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly menilai besarnya kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur harus diimbangi dengan standar profesi yang seragam, kode etik yang tegas, serta mekanisme pendidikan dan pengawasan yang kuat. Karena itu, RUU Profesi Kurator perlu memastikan setiap kurator memenuhi standar kompetensi dan integritas yang jelas.

Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator

Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga berharap penyusunan RUU Profesi Kurator bisa selaras dengan mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurutnya, sinkronisasi pengaturan tersebut penting agar tidak membuka celah penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu.

Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator