//
Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo saat mengikuti kunjungan kerja spesifik dengan agenda peninjauan sarana dan prasarana LRT Jabodebek Lintas Bekasi, Bekasi.|Foto: Runi/sai
PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo menegaskan pengoperasian LRT Jabodebek harus berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata mengejar keuntungan. Menurutnya, transportasi massal merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Yasti saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan agenda peninjauan sarana dan prasarana LRT Jabodebek Lintas Bekasi (Bekasi Line) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
“Di manapun, di kota besar, kalau bicara transportasi massal itu adalah tanggung jawab pemerintah, tidak mengejar keuntungan. Ini adalah pelayanan publik,” kata Yasti.
Ia menilai pemerintah tetap perlu memperhatikan aspek pembiayaan dan pemeliharaan sarana, tetapi orientasi utama LRT harus tetap pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Kalau untuk pemeliharaan, oke. Tapi kalau untuk mengejar keuntungan, itu tidak. Negara harus hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan akses ke manapun,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menilai keberadaan LRT Jabodebek penting untuk mengurangi kemacetan sekaligus menyediakan alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Menurutnya, kualitas pelayanan harus menjadi prioritas dalam pengoperasian transportasi publik. “Keuntungan dan masukan bagi negara kita sampaikan paling akhir. Yang utama adalah pelayanan yang optimal,” tegas Boyman.
Untuk diketahui, LRT Jabodebek resmi beroperasi pada 28 Agustus 2023 dan melayani dua lintasan, yakni Cibubur dan Bekasi. Pada Lintas Bekasi, layanan menghubungkan Stasiun Jatimulya dengan Dukuh Atas sepanjang sekitar 29,5 kilometer.
Dari sisi penggunaan, LRT Jabodebek mencatat pertumbuhan signifikan. Sepanjang Semester I 2026, moda transportasi tersebut melayani 16.018.911 pengguna, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 13.040.403 pengguna. Hingga Agustus 2026, jumlah pengguna mencapai 21,81 juta orang.
Untuk itu, berdasarkan kunjungan ini, Komisi V menilai peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, potensi pengguna di wilayah Bekasi masih perlu diperkuat melalui integrasi antarmoda, penyediaan feeder, peningkatan akses pejalan kaki dan fasilitas parkir, serta pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).
Upaya tersebut dinilai membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar LRT Jabodebek tidak hanya menjadi moda perjalanan, tetapi juga terintegrasi dengan sistem transportasi dan aktivitas masyarakat di kawasan sekitarnya. (rni/we)
