•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino, menyoroti rencana pemindahan penggajian (payroll) aparatur sipil negara (ASN) di daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan bisnis BPD.

3 September 2026

Komisi IX Sepakati Usulan Tambahan sebesar Rp 500 Miliar Untuk Alokon

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Sepakati Usulan Tambahan sebesar Rp 500 Miliar Untuk Alokon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Daerah kepulauan membutuhkan skema pendanaan khusus untuk menjawab tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan fiskal akibat karakter geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, Dana Khusus Kepulauan (DKK) didorong masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan sebagai bentuk afirmasi fiskal.

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa memberikan apresiasi atas manajemen tata kelola aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Bali. Ia menilai Bali mampu mengoptimalkan aset daerah hingga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah.

Program LSDP Senilai Lebih dari Rp100 miliar untuk Kalsel Harus Dikelola secara Optimal

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Program LSDP Senilai Lebih dari Rp100 miliar untuk Kalsel Harus Dikelola secara Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI secara resmi menyerahkan program Local Service Delivery Program (LSDP) untuk empat kabupaten/kota, yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan senilai di atas Rp100 miliar tersebut diperuntukkan khusus bagi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya akurasi data desil penerima subsidi agar berbagai program subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Muchara meminta pemerintah memastikan kebijakan insentif perpajakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak hanya dinikmati sektor usaha besar, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, termasuk kader posyandu. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia yang membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam RUU APBN 2027 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi persoalan legalitas dan tumpang tindih kewenangan. Dari total 1.146 bidang tanah aset Pemprov Riau, sebanyak 613 bidang belum bersertifikat, dengan sebagian di antaranya menghadapi persoalan kawasan hutan, pertambangan, gambut, hingga sengketa.

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan kepastian target penerimaan negara dari cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sumber pengganti penerimaan apabila kebijakan tersebut kembali tidak dapat direalisasikan.

Kasus Keracunan MBG Sidoarjo, Abidin Fikri Desak Evaluasi Menyeluruh

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus Keracunan MBG Sidoarjo, Abidin Fikri Desak Evaluasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya kasus dugaan keracunan makanan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.

3 September 2026

Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong penguatan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga mampu melindungi habitat dan menyelamatkan satwa liar yang terdampak.

Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengimbau Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan modernisasi tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun menilai legalitas tanah dan bangunan di Bali sudah cukup maju, Deddy memberikan catatan penting terkait temuan BPK mengenai pencatatan aset yang belum lengkap serta keberadaan aset yang tidak ditemukan secara fisik.