•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Pelantikan Pejabat Baru Perkuat Dukungan Setjen untuk DPR

Isu Lainnya3 September 2026

Pelantikan Pejabat Baru Perkuat Dukungan Setjen untuk DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melantik sembilan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Setjen DPR RI sebagai upaya memastikan dukungan kelembagaan kepada DPR RI tetap berjalan optimal. Pelantikan dilakukan untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan pejabat yang telah memasuki masa purnabakti, sehingga pelayanan kepada alat kelengkapan dewan tidak mengalami hambatan di tengah berlangsungnya masa persidangan.

3 September 2026

Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mewanti-wanti agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan tidak menjadi regulasi yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan aturan konservasi lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset daerah dinilai masih menghadapi persoalan pada tahap pemeliharaan dan penatausahaan. Karena itu, Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bersemangat saat melakukan pengadaan, tetapi juga memastikan aset yang telah dimiliki tetap terawat, tercatat, dan memiliki nilai ekonomis.

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria mengindikasikan adanya amanat pembentukan badan baru berbentuk Badan Reforma Agraria. Meskipun demikian, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai lembaga tersebut tidak perlu menjadi lebih permanen, sehingga sebaiknya cukup bersifat ad hoc dan nonstruktural dengan masa kerja serta target penyelesaian yang jelas.

Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno atas perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Kamis ini (3/9/2026). Dalam sidang tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan sejumlah pandangan dan keterangan resmi DPR RI terkait pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral. Karena itu, Komisi II menegaskan, seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3 September 2026

Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah dalam proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Sepanjang tidak menyalahi aturan, pengusaha daerah bisa berpartisipasi membangun, daripada harus menjadi penonton di daerahnya sendiri.

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan pada tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus mendengarkan paparan Kementerian Keuangan mengenai skema pendanaan bagi daerah kepulauan.

3 September 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perhitungan transfer ke daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakter geografis wilayah kepulauan. Formula yang masih bertumpu pada variabel daratan dan jumlah penduduk dianggap kurang proporsional bagi daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau.

Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menilai keberadaan payroll aparatur sipil negara (ASN) di bank daerah memiliki arti penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan milik pemerintah daerah sekaligus penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan setelah BAM menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh indonesia terkait rencana pemindahan penggajian (payroll) ASN ke bank Himbara.

Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun. Besaran anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk program prioritas.

Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Menurutnya, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

3 September 2026