Berita Terbaru

Meitri Citra Dorong KLH Jadi Simpul Koordinasi Lintas Kementerian dalam RUU Perubahan Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra mendorong penguatan peran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai simpul koordinasi kebijakan perubahan iklim lintas kementerian dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim. Menurutnya, kejelasan fungsi koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan iklim nasional tidak berjalan secara parsial.

Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'

Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto menegaskan hutan Indonesia tidak boleh hanya diposisikan sebagai “penyerap karbon murah” bagi negara-negara maju. Menurutnya, komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan harus diikuti kompensasi ekonomi yang adil serta dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju.

Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim

Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan masyarakat adat harus mendapatkan manfaat ekonomi dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim. Menurutnya, masyarakat yang selama ini menjaga kawasan hutan secara turun-temurun tidak boleh terpinggirkan dalam penerapan skema perdagangan karbon.

Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa

PARLEMENTARIA, Lampung - Komisi IV DPR RI menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan, deteksi dini, serta pemulihan kawasan pascakebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ekosistem dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi tersebut.

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau ASN. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer dan PPPK ini harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dicicil.

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul potensi perubahan status penerima sejumlah program bantuan sosial.

4 September 2026

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Julie Sutrisno Laiskodat menilai RUU Daerah Kepulauan harus mampu menjadi instrumen yang menyeimbangkan perlindungan ekologis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan perlindungan lingkungan tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah kepulauan.

Infrastruktur dan Hak Pensiun Jadi Hal Penting yang Harus Diselesaikan Angkasa Pura

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Infrastruktur dan Hak Pensiun Jadi Hal Penting yang Harus Diselesaikan Angkasa Pura

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyoroti kesiapan infrastruktur kebandarudaraan nasional serta perlindungan hak para pensiunan dalam proses transformasi PT Angkasa Pura Indonesia. Hal itu disampaikan Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Angkasa Pura Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan

Industri dan Pembangunan3 September 2026

PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan

PARLEMENTARIA, Probolinggo – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi paling tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pura Luhur Poten, Tengger, Probolinggo, Jawa Timur. Penggunaan PLTS dinilai dapat menyediakan kebutuhan listrik sekaligus menjaga keaslian dan nilai tradisional kawasan tersebut.

Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kemudahan tersebut dinilai dapat memperluas akses permodalan, terutama bagi petani, perajin, dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk menjaga keberlangsungan usahanya.

Pura Luhur Poten Masih Berstatus Pinjam Pakai, Komisi VIII Perjuangkan Legalitasnya