
Anggota Komisi V DPR RI Ghufran Zainal Abidin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke PTDI-STTD, Bekasi.|Foto: Septamares/sai
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi V DPR RI Ghufran Zainal Abidin menyoroti dugaan kasus kekerasan yang menimpa taruna di lingkungan sekolah vokasi Kementerian Perhubungan. Hal ini disampaikannya, menanggapi meninggalnya seorang taruna di Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati, Aceh, yang diduga terkait tindak kekerasan oleh senior.
"Memang masih menunggu investigasi dari pihak berwenang dan kepolisian, tapi yang kita sedihkan adalah anak-anak kita ini jadi korban. Ini juga belum lama terjadi, kasus serupa juga terjadi di sekolah udara kita," ujar Ghufran pada Parlementaria, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, sekitar 10 hari sebelumnya, tepatnya 21 September 2026, pihaknya telah meminta konfirmasi terkait kasus meninggalnya seorang taruna di sekolah penerbangan di bawah Kementerian Perhubungan, yang awalnya diduga karena sakit namun berkembang mengarah pada dugaan kekerasan dan hingga kini investigasinya belum tuntas.
Dalam kesempatan itu, Ghufran juga secara langsung menanyakan kepada Direktur PTDI-STTD apakah pernah terjadi kasus kekerasan di kampus tersebut. Direktur PTDI-STTD menjawab bahwa kekerasan, bullying, dan asusila termasuk kategori pelanggaran khusus, dan pernah terjadi kasus kekerasan pada 2024, yang kemudian diproses secara hukum hingga akhirnya diputus kasasi pada Mei 2026 dengan hasil memenangkan pihak kampus.
Ia menyebut sejak saat itu sudah tidak ada lagi keluhan dari orang tua terkait dugaan bullying atau kekerasan terhadap anak-anaknya.
Mengapresiasi keterbukaan tersebut, Ghufran mengingatkan agar pengelola sekolah vokasi tidak hanya berfokus pada pengajuan tambahan anggaran dan sarana pendidikan yang megah, tetapi juga memastikan pola pendidikan dan pengawasan terhadap potensi kekerasan antarsenior dan junior benar-benar berjalan baik.
Ia menyebut budaya perpeloncoan antara taruna baru dan senior berisiko menjadi siklus yang terus berulang apabila tidak diputus. "Jangan sampai bangunan dan sarana pendidikan kita megah, mewah, bahkan kita minta tambahan anggaran, tapi anak-anak kita ini bermasalah pola pendidikan dan pengawasannya," tegasnya.
Lebih jauh, Ghufran membagikan kronologi kasus di Poltekpel Malahayati, di mana orang tua korban yang semula dikabarkan hanya mengalami demam, ternyata menemukan kondisi jenazah anaknya dengan sejumlah bekas kekerasan fisik.
Ia menyebut sejak hari pertama kasus itu mencuat, pihaknya bersama ketua pengawas dari BPSDM Perhubungan telah berkoordinasi, namun hingga kini perkembangan dugaan kekerasan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Di hadapan para taruna PTDI-STTD yang turut menghadiri acara, Ghufran menyampaikan pesan langsung agar siapa pun yang pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari senior untuk tidak menyimpan dendam, supaya tidak dilampiaskan kembali kepada adik kelas di kemudian hari.
Ia juga mendorong agar sekolah-sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan turut memberikan pembinaan mental dan spiritual bagi para taruna, sebagai bagian dari upaya memutus siklus kekerasan antargenerasi di lingkungan pendidikan vokasi.
"Kita semua disiplin, tapi jangan sampai menjadikan anak-anak kita mentalnya ikut melampiaskan kepada adik-adik yang berikutnya. Ini bahaya sekali," pungkasnya. (mrs/we)