•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Bertolak ke Tanah Suci, Abdul Wachid Soroti Keterlambatan Makanan Sambutan Bagi Jemaah Haji

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Bertolak ke Tanah Suci, Abdul Wachid Soroti Keterlambatan Makanan Sambutan Bagi Jemaah Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji tahun 2026 di Madinah dan Makkah. Namun, ia juga memberikan catatan tegas terkait aspek katering dan akomodasi, terutama masalah keterlambatan distribusi makanan sambutan (welcome meal) bagi jemaah yang baru tiba di pemondokan.

17 Mei 2026

Bertolak ke Tanah Suci, Timwas Haji DPR Kawal Komitmen Pelayanan Kemenhaj

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bertolak ke Tanah Suci, Timwas Haji DPR Kawal Komitmen Pelayanan Kemenhaj

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu (16/5/2026) pagi. Keberangkatan rombongan pertama Timwas ini bertujuan untuk melakukan peninjauan langsung guna memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Kloter Pertama Berangkat, Timwas Haji Siap Sidak Layanan Jemaah Mulai dari Madinah

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kloter Pertama Berangkat, Timwas Haji Siap Sidak Layanan Jemaah Mulai dari Madinah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah. Pengawasan itu difokuskan mulai dari kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah.

Menyoal Jelang Diberlakukannya ART Indonesia-AS dalam Waktu Dekat

Politik dan Keamanan17 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Menyoal Jelang Diberlakukannya ART Indonesia-AS dalam Waktu Dekat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menyoroti jelang diberlakukannya Kesepakatan Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia-Amerika Serikat (AS). Menurutnya, perjanjian yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu itu berpotensi diberlakukan dalam waktu dekat tanpa ada proses pembahasan dan persetujuan parlemen, serta tanpa perubahan substansi perjanjian.

Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan

Politik dan Keamanan17 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dihentikan.

Legislator Minta Edukasi Budaya Diperkuat, Usai Viral Jemaah RI Diamankan di Madinah

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Minta Edukasi Budaya Diperkuat, Usai Viral Jemaah RI Diamankan di Madinah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi mengenai budaya, aturan hukum, dan etika sosial Arab Saudi bagi calon jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan menyusul viralnya video seorang jemaah asal Indonesia yang diamankan aparat keamanan di Madinah karena diduga merekam perempuan Arab tanpa izin.

Ancaman Heatstroke Melanda Tanah Suci, Jangan Abaikan Sinyal Tubuh Saat Berhaji

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ancaman Heatstroke Melanda Tanah Suci, Jangan Abaikan Sinyal Tubuh Saat Berhaji

PARLEMENTARIA, Jakarta - Di tengah jutaan langkah ibadah yang dipenuhi harapan dan doa di Tanah Suci, ancaman cuaca panas ekstrem menjadi perhatian serius. Suhu tinggi yang menyelimuti Makkah dan Madinah tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jemaah haji, terutama mereka yang lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit tertentu.

Mori Hanafi Kritik Lambannya Kesimpulan Penyebab Kecelakaan Tragis KRL di Bekasi

Industri dan Pembangunan17 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Mori Hanafi Kritik Lambannya Kesimpulan Penyebab Kecelakaan Tragis KRL di Bekasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengkritik lambannya pengungkapan penyebab kecelakaan kereta di Bekasi. Kritik tersebut disampaikan merespons kecelakaan tragis KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu.

Petani di Indramayu Alami Ketimpangan Kepemilikan Lahan, Bagaimana Mau Sejahtera?!

Industri dan Pembangunan17 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Petani di Indramayu Alami Ketimpangan Kepemilikan Lahan, Bagaimana Mau Sejahtera?!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri, menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan yang masih dialami petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama petani sulit meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

Abdul Fikri Faqih Tekankan Akurasi Data Sensus Ekonomi guna Cegah ‘Mismatch’ Program

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Fikri Faqih Tekankan Akurasi Data Sensus Ekonomi guna Cegah ‘Mismatch’ Program

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat tinggi. Menurutnya, kejujuran data menjadi kunci utama agar peta kekuatan UMKM dan peluang sektor usaha di masa depan dapat terbaca dengan jelas.

Bangun Kesadaran Kolektif Antisipasi Meluasnya Potensi Ancaman Virus Hanta di Tanah Air

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bangun Kesadaran Kolektif Antisipasi Meluasnya Potensi Ancaman Virus Hanta di Tanah Air

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya membangun kesadaran kolektif untuk mengantisipasi terjadinya potensi penyebaran Virus Hanta di tanah air.

Jangan Korbankan Pengabdian Bertahun-tahun, Perlu Tindakan Afirmatif Angkat Guru Honorer Jadi PPPK

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jangan Korbankan Pengabdian Bertahun-tahun, Perlu Tindakan Afirmatif Angkat Guru Honorer Jadi PPPK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah memberikan kebijakan tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Habib menegaskan bahwa penataan birokrasi berdasarkan Undang-Undang ASN tidak boleh dijalankan secara kaku, hingga mengorbankan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri.