PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong pemerintah dan pengembang memperkuat sinergi dalam membangun kawasan perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Pasalnya, penyediaan hunian layak tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan unit rumah, tetapi juga harus didukung drainase, fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, serta penataan ruang yang berkelanjutan.

“Jangan sampai pengembang hanya membangun perumahan di kawasan yang memiliki potensi keuntungan besar, tetapi tidak diiringi pembangunan infrastruktur pendukung,” ujar Musa saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan perumahan Summarecon Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Ia menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan pengembang. Infrastruktur di dalam kawasan perumahan perlu terintegrasi dengan sistem pembangunan di luar kawasan agar persoalan seperti banjir, drainase, dan pengelolaan lingkungan dapat diantisipasi sejak awal.

Tidak henti, dirinya mengingatkan pemerintah juga harus berkomitmen membangun dan memelihara infrastruktur pendukung di luar kawasan perumahan. Sebab, hal ini menjadi krusial demi menjaga kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat agar tidak mengalami penurunan hingga menjadi kawasan kumuh.

“Jangan sampai masyarakat sudah membeli rumah, tetapi karena tidak dibarengi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai, akhirnya kawasan hunian tersebut menjadi tidak layak. Ini yang harus kita hindari agar pembangunan perumahan benar-benar berkesinambungan,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Musa turut menyoroti pentingnya kepastian tata ruang wilayah. Ia mengingatkan pemerintah agar konsisten menjaga peruntukan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW), sehingga perubahan fungsi kawasan tidak merugikan masyarakat yang telah membeli rumah.

Terkait persoalan pembebasan lahan yang kerap disampaikan pengembang, ia menilai tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pengembang sebagai pelaku usaha, jelasnya, juga harus memiliki perencanaan bisnis jangka panjang sekaligus mampu membaca peluang pembangunan yang sejalan dengan rencana pemerintah.

Oleh karena itu, dirinya menekankan sinergi saat pengembang mampu melihat potensi kawasan berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur pemerintah, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum. Dengan demikian, pengembangan perumahan dapat berjalan searah dengan perencanaan pembangunan wilayah.

“Ini tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah. Pengembang juga harus melihat peluang bisnis dan bagaimana peluang tersebut sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah ke depan. Jadi, pemerintah dan pengembang harus berjalan bersama,” jelas Musa.

Mengakhiri pernyataan, iaa berharap pembangunan perumahan nasional tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan dan keberlanjutan kawasan. Ketersediaan hunian yang layak harus diikuti pembangunan infrastruktur yang memadai serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.

“Rumah yang layak huni merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, pembangunan perumahan harus dipikirkan secara menyeluruh, mulai dari rumahnya, infrastruktur pendukung, hingga keberlanjutan lingkungannya. Harapannya, manfaat pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya pada saat rumah dibangun dan dijual, tetapi juga seterusnya,” pungkasnya. (rni/um)

Perkuat Sinergi, Musa Rajekshah Ingatkan Risiko Kawasan Kumuh di Balik Pembangunan Bandung