//
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya berdiskusi dengan mitra kerja terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M di Medan, Sumatera Utara.|Foto: Merlyn/sai
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong penambahan jumlah petugas haji perempuan serta penguatan materi manasik bagi jemaah sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan komposisi jemaah yang didominasi perempuan.
Hal tersebut disampaikan Atalia dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (2/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII menggali masukan terkait kesiapan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus mengevaluasi berbagai aspek pelayanan kepada jemaah.
Atalia menyebutkan, dari sekitar 5.913 jemaah haji asal Sumatera Utara, sekitar 3.300 merupakan perempuan, sedangkan jemaah laki-laki sekitar 2.500 orang. Menurutnya, komposisi tersebut perlu diimbangi dengan ketersediaan petugas haji perempuan yang memadai agar kebutuhan spesifik jemaah perempuan dapat tertangani dengan baik.
“Kami mendorong agar dari sisi pendampingan untuk ibadah haji, khususnya petugas haji dan juga pendampingan ibadah, mudah-mudahan bisa ditambah dari komposisi jumlah perempuannya,” ujar Atalia.
Ia menjelaskan, pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, sekitar 55 persen jemaah merupakan perempuan, sementara komposisi petugas haji perempuan berada di kisaran 33 persen. Menurutnya, keberadaan petugas perempuan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan selama penyelenggaraan ibadah haji.
“Kita berharap mudah-mudahan tahun ini tidak ada pengurangan, bahkan harusnya lebih banyak dari itu, karena kita tahu dari tahun ke tahun komposisi perempuan yang akan berangkat ternyata lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki,” jelas legislator Fraksi Partai Golongan Karya tersebut.
Selain komposisi petugas, Atalia menilai materi manasik haji perlu diperkuat agar tidak hanya berfokus pada aspek hukum, rukun, wajib, dan sunah ibadah. Calon jemaah juga perlu mendapatkan pembekalan mengenai berbagai aspek praktis yang akan dihadapi sejak perjalanan menuju Tanah Suci hingga selama berada di Arab Saudi.
“Kita berharap ada pembekalan yang lebih dalam terkait dengan bagaimana cara menggunakan seatbelt misalkan di pesawat terbang, bagaimana terkait dengan keselamatan di pesawat terbang, bagaimana cara menggunakan toilet yang mungkin berbeda dibandingkan dengan toilet yang biasa mereka pergunakan, termasuk juga penggunaan telepon genggam dan lain sebagainya,” tutur Atalia.
Menurutnya, pembekalan praktis menjadi penting, terutama bagi jemaah yang belum terbiasa menggunakan fasilitas tertentu selama perjalanan ibadah haji. Karena itu, ia mendorong agar manasik dilengkapi simulasi dan video edukasi yang mudah dipahami calon jemaah.
“Kami berharap bahkan kalau bisa ada simulasi-simulasi atau video-video yang memberikan edukasi. Saya kira itu akan sangat-sangat membantu bagi calon jemaah haji,” ujarnya.
Atalia menegaskan, berbagai temuan dan masukan yang diperoleh Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Hasil kunjungan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan masukan Komisi VIII dalam mendorong kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
“Ini menjadi bagian dari pengawasan kami agar berbagai masukan yang kami terima di lapangan dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan,” pungkas Atalia. (mrt/ssb)
