//
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono.|Foto: Aaron/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai keberadaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa atau BOPPJ) dibutuhkan untuk menangani berbagai persoalan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara komprehensif. Menurutnya, kawasan pesisir menghadapi ancaman yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, penurunan muka tanah, hingga tekanan akibat perkembangan aktivitas ekonomi.
“Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, khususnya daerah-daerah yang ada di pesisir Pantai Utara Jawa, ini memang sudah menjadi pekerjaan lama sebelum badan ini terbentuk,” ujar Riyono saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Riyono menjelaskan perubahan iklim yang semakin anomali turut memengaruhi kondisi fisik kawasan pesisir. Penurunan muka tanah menjadi salah satu persoalan yang meningkatkan ancaman banjir rob di sejumlah wilayah Pantura, antara lain Jakarta hingga Demak, termasuk Pekalongan, Kendal, dan Semarang.
“Ini kan menjadi salah satu ancaman serius berkaitan dengan kondisi secara fisik, kenapa perlunya badan ini dibentuk untuk penanganan secara komprehensif,” katanya.
Selain ancaman ekologis, tekanan terhadap Pantura juga meningkat seiring berkembangnya aktivitas industri dan kawasan ekonomi di sepanjang pesisir. Kondisi tersebut membuat penanganan Pantura perlu memperhatikan keterkaitan antara lingkungan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
Riyono menuturkan bahwa dirinya telah sejak lama mengingatkan pentingnya pengelolaan Pantura secara menyeluruh. Baginya, upaya ini penting sebab pendekatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan pendekatan ekologis agar degradasi kawasan pesisir dapat dicegah.
“Sekitar 15 tahun yang lalu saya sudah mengingatkan dan sudah memberikan masukan tentang bagaimana wilayah Pantura ini harus dijaga secara komprehensif dari sisi pendekatan infrastruktur ataupun juga pendekatan ekologi untuk menghindari degradasi yang semakin parah,” tuturnya.
Karena itu, Riyono menilai BOP Pantura Jawa dapat menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi dan memastikan penanganan kawasan Pantura dilakukan secara terpadu. Ia menekankan upaya tersebut diperlukan agar berbagai ancaman terhadap kawasan pesisir dapat ditangani secara terintegrasi dan berkelanjutan. (fa/um)
