Pencarian Lanjutan

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Abuse of Power

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati sehingga tidak membuka ruang terjadinya abuse of power oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, semangat memperkuat pemberantasan tindak pidana harus diiringi dengan pengaturan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat.

21 Juli 2026

Benny Utama: RUU Rampasan Aset Jangan Sampai Tambal Sulam

Benny Utama: RUU Rampasan Aset Jangan Sampai Tambal Sulam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama, menegaskan pihaknya ingin memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana tidak mengalami tambal sulam setelah disahkan menjadi undang-undang kelak. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum

RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi hukum dalam agenda menerima masukan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (20/7/2026).

Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI), Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa Panja DPPI akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih menghalangi produk Indonesia menembus pasar global. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panja DPPI BKSAP DPR RI ke Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026).

Kaji Ulang Aturan Kawasan Industri, Komisi VII DPR Bidik Solusi Hambatan Investasi

Industri dan Pembangunan

Kaji Ulang Aturan Kawasan Industri, Komisi VII DPR Bidik Solusi Hambatan Investasi

PARLEMENTARIA, Tangerang - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Millennium Industrial Estate (MIE) yang dikelola oleh PT Bumi Citra Permai Tbk, Banten, Senin (20/07/26). Kunjungan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari stakeholder terkait untuk memperkuat landasan hukum nasional di sektor perindustrian.

Soroti Ketimpangan Infrastruktur, Irine Yusiana: Layanan Kapal Perintis Jangan Dikorbankan

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Ketimpangan Infrastruktur, Irine Yusiana: Layanan Kapal Perintis Jangan Dikorbankan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Hal tersebut disampaikannya menyusul sejumlah persoalan terkait akses layanan dasar, termasuk pemberitaan mengenai penghentian subsidi APBN terhadap pelayaran perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT).

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-26 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-26 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

21 Juli 2026

Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu

Kesejahteraan Rakyat

Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat peran kader Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer. Keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional tidak dapat hanya mengandalkan puskesmas, tetapi juga membutuhkan dukungan yang memadai bagi kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti rendahnya realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan yang dinilai dapat menghambat transformasi layanan kesehatan nasional. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh agar penguatan layanan promotif dan preventif sebagai pilar utama transformasi kesehatan dapat berjalan optimal.

Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi

Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Agenda AIPA Caucus 2026 Perkuat Sentralitas ASEAN dan Kepentingan Indonesia

Agenda AIPA Caucus 2026 Perkuat Sentralitas ASEAN dan Kepentingan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan dua agenda utama yang akan dibahas dalam "The 17th AIPA Caucus 2026" selaras dengan kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya menjaga kualitas substansi sekaligus mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi hukum di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Senin (20/7/2026).

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum