Pencarian Lanjutan

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai Usul Inisiatif DPR RI.

20 Juli 2026

Komisi XI Sepakati RUU PFII Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Sepakati RUU PFII Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

Industri dan Pembangunan20 Juli 2026

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang dinilai sebagian pihak berjalan lamban, sebenarnya dilandasi prinsip kehati-hatian, bukan keengganan DPR menuntaskan regulasi tersebut.

Penumpang KM Nurul Salsa Hilang, Ruslan Daud Minta Maksimalkan Operasi SAR

Industri dan Pembangunan

Penumpang KM Nurul Salsa Hilang, Ruslan Daud Minta Maksimalkan Operasi SAR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sebanyak 18 penumpang Kapal Motor (KM) Nurul Salsa dilaporkan hilang pasca-tenggelamnya kapal di perairan Pulau Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/7/2026).

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI menyuarakan optimisme terhadap proses pengesahan regulasi yang berpihak pada masyarakat di wilayah kepulauan. Pembahasan rancangan regulasi ini dinilai berjalan progresif berkat adanya sinergi yang kuat antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

PARLEMENTARIA, Ambon – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Anis Byarwati, mendorong perubahan paradigma terkait usulan Dana Khusus Kepulauan. Usulan tersebut dinilai strategis untuk memperluas basis penerimaan negara melalui sektor ekonomi maritim dan mewujudkan keadilan fiskal bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Komisi IX Dorong Lulusan Magang Kemnaker Otomatis Kantongi Sertifikat Kompetensi

Komisi IX Dorong Lulusan Magang Kemnaker Otomatis Kantongi Sertifikat Kompetensi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membenahi penyelenggaraan program magang agar benar-benar menjadi jalur efektif dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia industri. Salah satu langkah yang didorong ialah pemberian sertifikat kompetensi secara otomatis bagi peserta yang telah menyelesaikan program magang sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang dimiliki.

Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif

Industri dan Pembangunan20 Juli 2026

Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat alokasi anggaran untuk program peningkatan keterampilan tenaga kerja atau reskilling dan upskilling. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada perlindungan jangka pendek melalui bantuan tunai, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam jangka panjang.

Cek Endra Peringatkan Lambatnya Penanganan Aduan Warga Terdampak PT SMM

Industri dan Pembangunan

Cek Endra Peringatkan Lambatnya Penanganan Aduan Warga Terdampak PT SMM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyoroti lambannya penanganan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, terhadap aduan warga yang terdampak operasional pabrik PT SMM. Meski keluhan masyarakat telah disampaikan lebih dari tiga bulan lalu, hingga kini persoalan tersebut dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang jelas, sementara warga mengaku masih merasakan dampak lingkungan sejak pabrik kembali beroperasi.

Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH

Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH

PARLEMENTARIA, Gresik – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional, bukan mencampuri ranah aparat penegak hukum (APH).

Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor

Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor

PARLEMENTARIA, Bandung – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan kopi tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Melalui keterangannya dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menekankan bahwa maskapai penerbangan tidak dapat secara serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada penumpang.

Lestari: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Lansia Jadi Alarm Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan

Lestari: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Lansia Jadi Alarm Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap seorang lansia di Grobogan, Jawa Tengah. Ia juga meminta pemerintah segera mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET

20 Juli 2026

Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik