Soroti Ketimpangan Infrastruktur, Irine Yusiana: Layanan Kapal Perintis Jangan Dikorbankan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Hal tersebut disampaikannya menyusul sejumlah persoalan terkait akses layanan dasar, termasuk pemberitaan mengenai penghentian subsidi APBN terhadap pelayaran perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Irine mengatakan masih banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan transportasi yang menjadi penunjang layanan dasar.

“Infrastruktur seharusnya bisa menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi yang menjadi kebutuhan hidup warga sehari-hari,” kata Irine dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Irine juga menyoroti sebuah video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan proses evakuasi seorang pasien di pesisir selatan Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dalam video tersebut, pasien dirujuk ke rumah sakit menggunakan perahu dan harus menyeberangi laut sebelum melanjutkan perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Menurut Irine, peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya tantangan konektivitas di wilayah kepulauan dalam mendukung pemenuhan layanan dasar masyarakat.

“Miris dan sedih saat kita melihat masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Banyak wilayah di Indonesia Timur belum mendapatkan keadilan infrastruktur,” tuturnya.

Ia menilai, ketika pasien harus diangkut menggunakan perahu dan melewati ombak untuk menuju rumah sakit akibat keterbatasan akses darat maupun sarana transportasi, persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterisolasian wilayah.

“Tetapi juga efektivitas perencanaan pembangunan yang belum mengintegrasikan kebutuhan layanan publik sebagai prioritas utama,” ungkap Irine.

Selain itu, Irine juga menyoroti informasi mengenai penghentian sementara layanan pelayaran perintis yang disubsidi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada sejumlah rute di Nusa Tenggara Timur akibat keterbatasan anggaran. Menurutnya, layanan transportasi tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah kepulauan.

“Program kapal perintis seperti ini adalah layanan yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil. Jika dihentikan, ini sama saja dengan mengisolasi mereka,” sebutnya.

Dalam perkembangannya, Kementerian Perhubungan menyatakan layanan angkutan perintis di seluruh wilayah Indonesia tetap beroperasi hingga akhir 2026. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga menyampaikan kesiapan untuk kembali mengoperasikan layanan angkutan penyeberangan kapal perintis di NTT.

Meski demikian, Irine mendorong pemerintah agar memprioritaskan dukungan bagi wilayah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi dan menjadikannya sebagai fokus pembangunan konektivitas layanan dasar.

“Di pusat ada banyak sekali program-program seremonial, atau program dengan anggaran besar namun dampak bagi masyarakat sangat kecil. Sementara di daerah, layanan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat justru terabaikan,” ungkap Irine.

“Padahal kita terus berbicara soal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun keadilan infrastruktur masih sangat sulit didapatkan oleh masyarakat di daerah 3T,” sambung politisi PDI Perjuangan tersebut.

Irine menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang diselesaikan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

“Di daerah kepulauan, pembangunan dermaga pelayanan masyarakat dan jalur transportasi antarpulau yang aman menjadi kebutuhan premier bagi mereka. Saat mereka tak memiliki akses darat, lalu akses transportasi laut pun dihentikan, mana keberpihakan negara untuk mereka?” tukas Irine.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Irine menambahkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya layanan dasar bagi masyarakat, termasuk penyediaan ambulans laut dan peningkatan konektivitas antarpulau.

“Pendekatan ini akan memastikan investasi infrastruktur benar-benar memberikan manfaat langsung terhadap kebutuhan rakyat,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Maluku Utara tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa DPR RI akan meminta penjelasan pemerintah terkait persoalan tersebut. Komisi V DPR RI bersama Pimpinan DPR dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas layanan kapal perintis di NTT dan mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Kita akan coba mencari solusi yang bisa kita dorong kepada Pemerintah, sehingga hak-hak dasar masyarakat terhadap pemenuhan layanan publik benar-benar hadir di tengah mereka, khususnya bagi warga terpencil di daerah kepulauan,” tutup Irine (bit/we)