Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur. Aspek ini menjadi sorotannya lantaran ia menyakini infrastruktur pada layanan pendidikan, baik utama maupun penunjang, merupakan hak dasar anak yang wajib diberikan oleh negara.

“Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Selasa (14/4/2026).

Tidak hanya itu saja, ia menyinggung masih terdapatnya sejumlah persoalan dalam layanan pendidikan di Indonesia, termasuk yang bersifat teknis. “Hari ini kita melihat bagaimana masih ada anak-anak harus bersekolah di bawah pohon, kesulitan membeli buku dan pensil, bahkan sampai ada yang setiap hari harus melalui perjalanan ekstrem untuk sampai ke sekolah,” tuturnya.

Sebelumnya, terjadi viral di media sosial siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tando di Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, belajar di bawah pohon yang ternyata sudah berlangsung sejak 2018 akibat sekolah tersebut keterbatasan rombongan belajar atau ruang kelas. Menurut guru yang mengajar para siswa itu, murid kelas 2 dan 3 SDN Tando sering kerap kepanasan saat hari semakin siang dan terik matahari mulai menyengat.

Mereka kerap berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon lainnya agar bisa lebih teduh. Saat musim hujan, siswa kelas 2 dan kelas 3 biasanya berbagi satu ruang kelas dengan ukuran hanya 5x6 meter yang dibangun secara swadaya oleh orang tua murid.

Kondisi ruangan tersebut juga memprihatinkan dengan lantai tanah dan dinding menggunakan seng, serta tak ada sekat pembatas antarruangan. Terkait hal ini, Puan menilai kondisi sekolah di SDN Tando menjadi salah satu potret keprihatinan dalam sistem layanan pendidikan di Tanah Air.

“Ketika ruang belajar belum tersedia dalam waktu panjang, kita bisa melihat adanya jarak antara prioritas kebijakan dan kebutuhan yang paling nyata di lapangan,” ungkapnya.

Usai kondisi siswa SD belajar di bawah pohon ini viral, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT bersama tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendisdasmen) langsung mendatangi lokasi. SDN Tando akan segera dibangun tambahan 4 ruang kelas dan 1 toilet melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Manggarai Barat.

“Prinsipnya, Negara harus hadir saat rakyatnya membutuhkan. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” jelas Puan.

Selain adanya kegiatan belajar mengajar di bawah pohon, beberapa waktu terakhir layanan pendidikan juga menjadi sorotan setelah viral pelajar sekolah yang harus berenang menyeberangi sungai setiap hari demi menuntut ilmu di wilayah terpencil Sulawesi Tengah. Video yang sempat viral menunjukkan bagaimana anak anak di Desa Bainaa Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong harus berjuang melawan arus sungai yang cukup deras hanya untuk bersekolah.

Apalagi saat hujan turun, derasnya air sungai mengancam keselamatan para pelajar itu. Namun kini, anak-anak dari Desa Bainaa Barat bisa sedikit lega karena jembatan mulai dibangun pemerintah bersama TNI dan masyarakat setempat sehingga akses mereka menuju ke sekolah menjadi lebih mudah.

Menurut Puan, gambaran anak anak sekolah yang harus menyeberangi sungai untuk mencapai ruang belajar menunjukkan bahwa di sebagian wilayah di Indonesia, pendidikan masih menghadapi risiko yang seharusnya tidak menjadi bagian dari rutinitas anak-anak.

Ia juga menyebut kejadian seperti ini bukan satu dua kali terjadi sebab masih banyak ditemukan pelajar, terutama di pedalaman, yang harus menempuh kondisi geografis sulit dan letak rumah dengan sekolahnya sangat jauh. “Ini harus menjadi kesadaran kita bersama, bahwa infrastruktur yang merata sebagai bagian dari layanan pendidikan merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh Negara,” tegas Puan.

“Baik itu infrastruktur utama sekolah, maupun infrastruktur penunjang pendidikan seperti akses menuju sekolah, maupun sarana prasarana pendidikan lainnya,” sambung mantan Menko PMK itu.

Dalam banyak pembahasan tentang pendidikan, kata Puan, perhatian sering tertuju pada kurikulum, kualitas guru, atau hasil pembelajaran. Namun di sejumlah daerah, persoalan paling besar justru berada hal yang sangat dasar yakni tantangan terhadap keamanan dan kenyamanan anak saat mengenyam pendidikan.

“Maka penting agar kebutuhan dasar masyarakat dengan prioritas pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan secara merata,” ujar Puan.

Puan melihat bahwa infrastruktur kecil seperti jembatan desa sering kali tidak menonjol dalam ukuran pembangunan nasional, tetapi justru di situlah kualitas kehadiran Negara paling langsung dirasakan masyarakat. “Kami berharap pembangunan wilayah ke depan perlu semakin peka membaca titik-titik paling sederhana yang memiliki dampak sosial besar,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan mengingatkan agar Negara tidak membiarkan kualitas awal pendidikan anak-anak ditentukan oleh lokasi geografis tempat mereka lahir. Sebab ketika perbedaan wilayah mejadi penentu kehadiran fasilitas dasar pendidikan, maka kesenjangan mutu dinilai akan terus menjadi persoalan.

“Kualitas kebijakan pendidikan nasional justru paling jelas terlihat dari bagaimana Negara menjawab kebutuhan sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat perhatian,” terang Puan.

Puan juga menilai keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh capaian akademik saja, tetapi juga oleh kemampuan memastikan bahwa hak dasar belajar benar-benar hadir sampai ke ruang kelas paling sederhana di daerah. “Pada akhirnya, pendidikan yang adil tidak diukur dari tingkat akademik dan seberapa maju sekolah memiliki fasilitas lengkap, tetapi dari seberapa cepat Negara memperbaiki tempat-tempat yang selama ini masih menunggu hak dasarnya dipenuhi,” tutupnya. (um)