E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Polri|HUT Ke-80 Bhayangkara|Kesehatan|layanan kesehatan|MAKI|Pariwisata|Diplomasi|BPJS|diplomasi parlemen|PSN|KNMP|Kopdes Merah Putih|RUU SDI
Jakarta:
Berawan
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Polri|HUT Ke-80 Bhayangkara|Kesehatan|layanan kesehatan|MAKI|Pariwisata|Diplomasi|BPJS|diplomasi parlemen|PSN|KNMP|Kopdes Merah Putih|RUU SDI
Jakarta:
Berawan
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 5 km/h

Pencarian Lanjutan

Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi
Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi
Politik dan Keamanan11 Juni 2026
Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi
Politik dan Keamanan
Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera menangkap dua pria yang diduga mengintimidasi pemilik mobil Toyota Fortuner di Bekasi. Desakan itu disampaikan menyusul viralnya video yang memperlihatkan dua pria diduga meminta dokumen kendaraan tanpa menunjukkan identitas maupun kewenangan yang jelas. Keduanya juga diduga mengikuti kendaraan korban hingga ke rumah dan menuduh mobil tersebut merupakan hasil pencurian milik warga Tangerang.

11 Juni 2026
Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kemen UMKM Rp1,52 Triliun, Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha
Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kemen UMKM Rp1,52 Triliun, Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kemen UMKM Rp1,52 Triliun, Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha
Industri dan Pembangunan
Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kemen UMKM Rp1,52 Triliun, Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI sebesar Rp1,52 triliun pada Tahun Anggaran 2027 guna memperkuat program pemberdayaan dan pengembangan UMKM nasional. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

11 Juni 2026
Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027
Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027
Industri dan Pembangunan
Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyatakan dukungannya terhadap usulan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2027, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun. Namun demikian, ia memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional.

11 Juni 2026
Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas
Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas
Kesejahteraan Rakyat11 Juni 2026
Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas
Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mufidah Kurniasih mendorong transformasi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Ia menilai kesejahteraan guru dan dosen serta proses digitalisasi khususnya di daerah 3T menjadi kunci agar transformasi pendidikan berjalan dengan baik.

11 Juni 2026
Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027
Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027
Politik dan Keamanan11 Juni 2026
Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027
Politik dan Keamanan
Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk merevisi usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal negara, Ia meminta kementerian fokus memprioritaskan program-program yang mendesak.

11 Juni 2026
Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi
Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi
Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026
Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi
Ekonomi dan Keuangan
Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari pembangunan sistem Satu Data Indonesia yang lebih akurat dan terintegrasi.

11 Juni 2026
Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin
Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin
Kesejahteraan Rakyat11 Juni 2026
Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin
Kesejahteraan Rakyat
Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti besarnya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus tidak aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 99 persen penduduk belum sepenuhnya mencerminkan akses riil masyarakat terhadap layanan kesehatan.

11 Juni 2026
RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi
RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi
Politik dan Keamanan11 Juni 2026
RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi
Politik dan Keamanan
RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus mampu menjamin ruang hidup, memberikan perlindungan hukum, serta memperkuat hak ekonomi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi yang komprehensif sangat penting karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi, hingga belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka.

11 Juni 2026
Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP
Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP
Industri dan Pembangunan
Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai harus dibarengi dengan perencanaan bisnis yang matang agar tidak berakhir menjadi koperasi yang tidak aktif atau mangkrak. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027.

11 Juni 2026
Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027
Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027
Industri dan Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

11 Juni 2026
BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026
BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Andreas pada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap DTSEN Penerima Subsidi dan Kompensasi Listrik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).

11 Juni 2026
Legislator Minta Kemenkop Perjelas Ukuran Keberhasilan Kopdes Merah Putih
Legislator Minta Kemenkop Perjelas Ukuran Keberhasilan Kopdes Merah Putih
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
Legislator Minta Kemenkop Perjelas Ukuran Keberhasilan Kopdes Merah Putih
Industri dan Pembangunan
Legislator Minta Kemenkop Perjelas Ukuran Keberhasilan Kopdes Merah Putih

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Koperasi memperjelas indikator keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur agar efektivitas penggunaan anggaran negara dapat dievaluasi secara objektif.

11 Juni 2026
Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP
Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP
Politik dan Keamanan11 Juni 2026
Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP
Politik dan Keamanan
Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, penanganan sampah, serta peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

11 Juni 2026
Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis
Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis
Politik dan Keamanan11 Juni 2026
Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis
Politik dan Keamanan
Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Sitorus menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu memperhatikan sejumlah dimensi strategis agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. 

11 Juni 2026
Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat
Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan11 Juni 2026
Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan
Apresiasi Penjaga Lingkungan Dikaji dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengkaji pengaturan bentuk apresiasi bagi masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Wacana itu disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

11 Juni 2026
Sebelumnya44 / 888Halaman 44 dari 888Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(946)
  • Industri dan Pembangunan(3375)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3383)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4129)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI