Pencarian Lanjutan

Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kebijakan Pemerintah mengenai aturan pengenaan tarif Rp 5 juta bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan. Menurutnya, Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.

21 Juli 2026

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Batam – Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap Hak Guna Usaha (HGU) terhadap HGU Terlantar PT Dwi Daya Gunasuling (DGS) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Pasalnya, HGU seluas sekitar 7.797 hektare yang disebut terlantar tersebut, dibebani hak tanggungan sebagai jaminan kredit senilai total Rp210 miliar.

Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri

Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri sebagai umbrella law (payung hukum tunggal) guna mengurai berbagai hambatan investasi dan perizinan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah.

Chusnunia: Birokrasi Pertanahan Masih Jadi Kendala Investasi Kawasan Industri

Chusnunia: Birokrasi Pertanahan Masih Jadi Kendala Investasi Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi pertanahan serta sinkronisasi hilirisasi produk lokal guna memperkuat iklim investasi dan daya saing kawasan industri nasional. Hal tersebut terungkap dalam rangkaian kunjungan kerja lapangan Panja Komisi VII DPR RI ke Millennium Industrial Estate, Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026).

BKSAP Tekankan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Perkuat Lapangan Kerja

BKSAP Tekankan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Perkuat Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panja Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI), Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional yang akan diratifikasi Indonesia harus dikaji secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan potensi surplus perdagangan, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan nasional.

Benur Diselundupkan, Legislator Siapkan Tata Kelola Baru

Kesejahteraan Rakyat21 Juli 2026

Benur Diselundupkan, Legislator Siapkan Tata Kelola Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Benih Bening Lobster (BBL) Komisi IV DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan pakar perikanan untuk membahas tata kelola BBL yang ideal demi mendukung budi daya lobster nasional, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Wibowo Dorong Kajian Komprehensif Pelaksanaan Dam di Indonesia demi Manfaat Sosial

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo Dorong Kajian Komprehensif Pelaksanaan Dam di Indonesia demi Manfaat Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo menilai pelaksanaan dam jemaah haji di Indonesia berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Selain membantu memenuhi kebutuhan protein masyarakat, kebijakan tersebut dinilai dapat mendukung upaya penurunan angka stunting sekaligus memberdayakan peternak lokal.

Wibowo Prasetyo Usul Pembentukan Forum Fikih Haji Indonesia

Kesejahteraan Rakyat21 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo Prasetyo Usul Pembentukan Forum Fikih Haji Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mengusulkan pembentukan Forum Fikih Haji Indonesia sebagai wadah bagi organisasi kemasyarakatan Islam untuk membahas berbagai persoalan fikih dalam penyelenggaraan ibadah haji. Forum tersebut dinilai penting untuk menyatukan berbagai pandangan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan wukuf di Arafah, dam, dan tanazul.

Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur

Kesejahteraan Rakyat21 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta penerapan skema murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap berlandaskan kondisi kedaruratan yang terukur. Menurutnya, kemudahan yang diberikan kepada jemaah tidak boleh diterapkan secara berlebihan hingga menggeser prinsip fikih taisir (kemudahan) menjadi fikih tasahul (kemudahan yang berlebihan).

Revisi UU LLAJ Masuk Tahap Harmonisasi, Jawab Tantangan Transportasi Digital dan Keselamatan Jalan

Revisi UU LLAJ Masuk Tahap Harmonisasi, Jawab Tantangan Transportasi Digital dan Keselamatan Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah merampungkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). RUU tersebut disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan baru di sektor transportasi, mulai dari persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL), kepastian hukum transportasi daring, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi.

Soedeson Tandra: Komisi III Tampung Usulan Pengawas Independen dalam RUU Perampasan Aset

Soedeson Tandra: Komisi III Tampung Usulan Pengawas Independen dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyatakan usulan pembentukan lembaga pengawasan independen atas kewenangan perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, akan ditampung dan dibahas lebih lanjut oleh Komisi III.

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI berkomitmen membentuk RUU ini sebagai wujud afirmasi keadilan dan pemerataan pembangunan wilayah di daerah kepulauan. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Provinsi Maluku guna menyerap aspirasi dan memastikan keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi tersebut.

Chusnunia Chalim Soroti Urgensi Serapan SDM Lokal dan Ekosistem Vokasi di Kawasan Industri