Pencarian Lanjutan

Ekonomi dan Keuangan12 Juni 2026

Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk tidak menyusun program kerja yang terkesan sekadar rutinitas atau business as usual. Ia menekankan perlunya langkah-langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, BI dan OJK secara resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen.

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Mataram - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik.

Kenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

Kenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga.

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat.

Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern

Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern

PARLEMENTARIA, Jakarta — Meski mengapresiasi berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa persoalan illegal fishing masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, penguatan kapal modern nasional dan pengawasan laut yang lebih intensif menjadi kunci untuk menghentikan pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia.

Budi Kanang: Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Budi Kanang: Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah pelemahan rupiah berpotensi menekan daya beli kelas menengah. Menurutnya, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak

Politik dan Keamanan11 Juni 2026

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul potensi kemarau yang lebih panjang dan kering tahun ini. Termasuk bagi warga yang terdampak kabut asap.

Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi

Abdullah Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Debt Collector di Bekasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera menangkap dua pria yang diduga mengintimidasi pemilik mobil Toyota Fortuner di Bekasi. Desakan itu disampaikan menyusul viralnya video yang memperlihatkan dua pria diduga meminta dokumen kendaraan tanpa menunjukkan identitas maupun kewenangan yang jelas. Keduanya juga diduga mengikuti kendaraan korban hingga ke rumah dan menuduh mobil tersebut merupakan hasil pencurian milik warga Tangerang.

Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kemen UMKM Rp1,52 Triliun, Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha

Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kemen UMKM Rp1,52 Triliun, Perkuat Daya Saing Pelaku Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI sebesar Rp1,52 triliun pada Tahun Anggaran 2027 guna memperkuat program pemberdayaan dan pengembangan UMKM nasional. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Kesejahteraan Nelayan hingga Daya Saing Ekspor Dibahas dalam Anggaran KKP 2027