Pencarian Lanjutan

RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada Selasa (21/7/2026).

Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI melalui Rapat Koordinasi bersama pemerintah menyetujui penambahan anggaran subsidi pemerintah untuk pelayanan transportasi penyeberangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui kapal perintis, di Gedung Nusantara III pada Senin (20/7/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Danantara, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Hinca Kaitkan Penanganan Kasus Satgas PKH dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menantang para akademisi untuk menilai apakah kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, yang telah mengembalikan aset negara senilai triliunan rupiah sejak awal 2025, layak dijadikan rujukan model dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. 

Peringati Hari Anak Nasional, HNW Desak Peningkatan Anggaran dan Kewenangan Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 pada 23 Juli 2026, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai alokasi anggaran perlindungan anak di Indonesia saat ini masih sangat minim. Menurutnya, anggaran yang terbatas tidak sebanding dengan meluasnya tantangan dan kompleksitas masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia. Hidayat Nur Wahid pun mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan alokasi anggaran perlindungan anak sekaligus memperkuat kewenangan kementerian teknis terkait.

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan mengalami penambahan. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu keputusan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

OPENING CEREMONY OF THE 17th MEETING OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) CAUCUS

OPENING CEREMONY OF THE 17th MEETING OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) CAUCUS

MKD Dorong Partisipasi Publik Awasi Penggunaan TNKB Khusus DPR

PARLEMENTARIA, Gresik – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus milik Pimpinan dan Anggota DPR RI. Pengawasan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga etika serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan kedinasan.

Kerja Sama Pertahanan dengan Turki Harus Perkuat Ekosistem Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan riset dan inovasi dalam negeri.

Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Meski porsi anggaran Kementerian Kehutanan (KLHK) dan BNPB secara umum tercatat meningkat, ia menilai kenaikan tersebut belum menyentuh kebutuhan mendasar mitigasi bencana di lapangan.

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian karena berkaitan dengan tata kelola kepegawaian daerah dan kebijakan fiskal nasional.

Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan bahwa target swasembada gula pada 2028 perlu diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada petani. Menurutnya, keberhasilan swasembada gula sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan petani tebu dan pembenahan sektor produksi nasional.

Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai permasalahan tembakau di Indonesia sangat kompleks, mencakup dilema kesehatan publik, kesejahteraan petani, dan ekonomi industri. Menurutnya tingginya angka perokok memicu beban kesehatan yang masif, sementara di sisi lain, petani sering kali terjebak dalam risiko gagal panen, ketergantungan modal, dan tata niaga yang merugikan.

Tutup Masa Sidang, Puan Sebut DPR Kawal Isu Antisipasi Dampak El Nino Hingga Evaluasi Program Magang Dokter

Hadapi Tantangan Global 2027, Tenaga Ahli DPR Asah Kapasitas Analisis Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Series bagi Tenaga Ahli Anggota DPR RI dengan tema “Outlook Ekonomi dan Geopolitik Global di Tahun 2027 serta Dampaknya pada Perekonomian Indonesia” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (21/7/2026).

Ramson Siagian: Kalau Tidak Perlu, Kenapa Tambang Ormas Dilanjutkan?

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI berencana akan mengevaluasi  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas). Pembahasan resmi terkait nasib dan regulasi turunan izin tambang ormas ini akan ditanyakan langsung dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri ESDM begitu masa reses berakhir.