Pencarian Lanjutan

Ekonomi dan Keuangan14 Juni 2026

Komisi IV Dorong Partisipasi Akademisi dalam Penyusunan RUU Pangan

PARLEMENTARIA, Surakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan bahwa pangan memiliki peran strategis bagi keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, alih fungsi lahan pertanian, serta berbagai tantangan sektor pangan lainnya.

Komisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena meninggal dunia dan telah berakhir masa jabatannya.

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas

Isu Lainnya12 Juni 2026

Isu Lainnya

Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Suprihartini menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja guna mendukung terwujudnya pelayanan Parlemen yang modern dan terpercaya.

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti berbagai paradoks, inefisiensi, serta anomali anggaran yang ditemukan dalam konsep perencanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya penerapan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja.

Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata

Kesejahteraan Rakyat12 Juni 2026

Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diukur berdasarkan hasil kerja dan dampak nyata, bukan sekadar kehadiran fisik. Penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sambut Tahun Baru Islam, Fauzan Khalid Tekankan Kepedulian Sosial di Begawe Beleq Lombok

Kesejahteraan Rakyat

Sambut Tahun Baru Islam, Fauzan Khalid Tekankan Kepedulian Sosial di Begawe Beleq Lombok

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menghadiri tradisi Begawe Beleq Kawule Midang yang digelar masyarakat dan para pemuda Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/6/2026), sebagai bagian dari penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum tersebut dimaknai sebagai sarana memperkuat spirit hijrah, muhasabah, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'

Ekonomi dan Keuangan12 Juni 2026

Komisi XIII Desak Kemen Imipas Garap Program 'Out of the Box', Jangan Cuma 'Business as Usual'

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk tidak menyusun program kerja yang terkesan sekadar rutinitas atau business as usual. Ia menekankan perlunya langkah-langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, BI dan OJK secara resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen.

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

RUU Masyarakat Adat Jadi Landasan Aturan yang Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Mataram - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik.

Kenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite

Kenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga.

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi