Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Meski porsi anggaran Kementerian Kehutanan (KLHK) dan BNPB secara umum tercatat meningkat, ia menilai kenaikan tersebut belum menyentuh kebutuhan mendasar mitigasi bencana di lapangan.

"Kalau dari sisi anggaran kementeriannya kan sudah menaik, sudah meningkat. Nah, persoalan dialokasikan ke situ atau tidak, itu yang perlu kita dalami," ujar Johan saat merespons pertanyaan media terkait kecukupan anggaran di tengah tren lonjakan titik panas (hotspot) nasional di Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/7/2026).

Johan mengungkapkan, banyaknya keluhan serta daftar permintaan alat yang belum terpenuhi di titik-titik kebakaran menjadi indikasi kuat bahwa anggaran negara belum terdistribusi secara efektif ke lokasi terdampak.

"Kalau kita melihat komplain atau permintaan dari titik-titik lokasi kebakaran, itu berarti anggarannya belum sampai ke sana. Artinya, bahasa vulgarnya itu tidak cukup. Buktinya kita gagal melakukan mitigasi," tegas Politisi PKS tersebut.

Menurut Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, fenomena karhutla tidak hanya melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra, tetapi juga berdampak langsung di daerah pemilihannya, seperti kebakaran savana di Taman Nasional (TN) Tambora. Kebakaran di kawasan Cagar Biosfer Dunia UNESCO tersebut tercatat melanda sekitar 1.956 hektare sejak pertama kali terdeteksi pada 5 Juli 2026 akibat vegetasi kering dan angin kencang.

Ia menekankan bahwa petugas di lapangan sangat membutuhkan penguatan sarana deteksi dini untuk memantau titik api yang kerap terpicu oleh gesekan alam maupun kelalaian manusia.

"Keluhan dari Taman Nasional maupun spot kebakaran adalah memperbanyak alat agar bisa mitigasi cepat, misalnya CCTV atau drone, supaya petugas bisa cepat bergerak. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya. Ini yang seharusnya menjadi prioritas," jelasnya.

Johan menyayangkan penanganan karhutla yang dinilainya selalu menjadi "masalah berulang" setiap memasuki musim kemarau tanpa perencanaan mitigasi jangka panjang yang matang dari pemerintah.

"Ini seperti kita tidak punya perencanaan mitigasi. Padahal setiap tahun terus kita ingatkan. Jangan bicara hal-hal yang terlalu tinggi atau formalitas dulu, yang paling utama diselamatkan adalah nyawa dan keselamatan warga. Hukum dan kebijakan itu bekerja untuk manusia," tambahnya.

Terkait agenda pengawasan, Johan menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI telah menetapkan lokasi kunjungan kerja (kunker) reses ke Banyuwangi, Kepulauan Riau, dan Medan. Namun, mengingat kondisi karhutla nasional yang telah meluas hingga 47,7 ribu hektare dan mencatat 1.412 hotspot (naik 110,75 persen), ia akan mendesak pimpinan Komisi IV untuk menyelenggarakan rapat evaluasi atau rapat gabungan khusus.

"Sebagai anggota yang daerah pemilihannya kena dampak, pasti saya akan mengusulkan. Daftar permintaan alat dan kebutuhan dari TN Tambora sudah menumpuk di saya, tinggal saya sampaikan. Saya butuh forum resmi untuk menyampaikan ini ke kementerian. Soal disetujui atau tidak rapat gabungan itu, urusan pimpinan," pungkas Johan.

Langkah ini memperkuat pengawasan DPR setelah sebelumnya pada 11 Juli 2026, Johan sempat mengapresiasi kesiapsiagaan tim gabungan Manggala Agni dan Balai TN Tambora, sembari terus mengawal agar anggaran dan alat operasional pengendalian kebakaran (seperti jet shooter) untuk wilayah kepulauan dan akses sulit tidak dipangkas secara rata. (ndy/we)