Pencarian Lanjutan

Komisi IV Serap Masukan Akademisi UNS untuk Penyempurnaan RUU Pangan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Komisi IV Serap Masukan Akademisi UNS untuk Penyempurnaan RUU Pangan

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pangan. Menurutnya, berbagai masukan dari kalangan pakar akan menjadi bahan penting untuk memperkuat substansi regulasi pangan yang tengah dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Pangan Komisi IV DPR RI.

14 Juni 2026

Komisi V Tekankan Pentingnya Roadmap Nasional Perlintasan Sebidang

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Tekankan Pentingnya Roadmap Nasional Perlintasan Sebidang

PARLEMENTARIA, Bogor — Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor dalam rangka peninjauan langsung terkait permasalahan perlintasan sebidang pada Jumat (12/6/2026). Pada kunjungan tersebut, komisi V meninjau langsung kondisi perlintasan sebidang yang ada di stasuin besar bogor bersama Wakil Walikota Bogor, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pekerjaan Umum dan PT. KAI. Komisi V menilai pentingnya roadmap penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah secara terukur, terencana dan berkelanjutan.

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya transparansi dan integrasi data keimigrasian dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jajaran keimigrasian daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

Komisi VI Minta Rekrutmen Pengelola Koperasi Merah Putih Libatkan Warga Desa

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Minta Rekrutmen Pengelola Koperasi Merah Putih Libatkan Warga Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti proses rekrutmen pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. DPR meminta pemerintah memastikan masyarakat desa menjadi pihak yang paling diutamakan dalam pengelolaan koperasi tersebut.

IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

IMYF 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia di Tengah Tekanan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - International Muslim Youth Forum (IMYF) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi pemuda Muslim dari berbagai negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat membuka forum bertajuk Beyond Borders : Muslim Youth Shaping The Future of the Ummah in a Turbulent World di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Irma Suryani: Jangan Abaikan Hak Pesangon 700 Pekerja Papua

Kesejahteraan Rakyat14 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani: Jangan Abaikan Hak Pesangon 700 Pekerja Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) terkait dugaan pelanggaran hak pekerja di PT Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI), perusahaan pengolahan kayu lapis yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.

Lasarus Dukung Anggaran Inpres Jalan Daerah Ditambah

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Lasarus Dukung Anggaran Inpres Jalan Daerah Ditambah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penurunan transfer ke daerah dinilai berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur di wilayah masing-masing. Karena itu, program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dinilai perlu diperkuat agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah tetap berjalan optimal.

Komisi V Minta Skema Investasi dan Masa Konsesi tol Bocimi Lebih Transparan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Skema Investasi dan Masa Konsesi tol Bocimi Lebih Transparan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya transparansi dalam perhitungan investasi dan penetapan masa konsesi pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik, Jumat ini (12/6/2026), Komisi V menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut harus didukung perencanaan bisnis yang matang dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 berjalan sesuai target. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan tanpa mengorbankan kualitas dan aspek keselamatan konstruksi.

Revisi UU Jalan Harus Perkuat Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Jalan Harus Perkuat Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang tentang Jalan harus menjadi momentum untuk memperkuat standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol. Menurutnya, sebagai infrastruktur berbayar, jalan tol wajib memberikan jaminan kualitas dan kenyamanan bagi masyarakat.

Komisi V Dukung Tambah Anggaran PU 2027 Demi Jaga Konektivitas Jalan Nasional

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dukung Tambah Anggaran PU 2027 Demi Jaga Konektivitas Jalan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penurunan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 dikhawatirkan berdampak terhadap konektivitas wilayah dan kualitas kemantapan jalan nasional. Keterbatasan fiskal dinilai tidak boleh mengorbankan pemeliharaan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi penopang mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong dilakukan review desain pada pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3. Demi memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi bencana, mengingat karakteristik wilayah Sukabumi yang memiliki kontur tanah berbukit dan rawan longsor.

Jangan Terus Menerus Tambal Sulam JKN BPJS Kesehatan Demi Tutup Defisit Rp2 Triliun

Kesejahteraan Rakyat14 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jangan Terus Menerus Tambal Sulam JKN BPJS Kesehatan Demi Tutup Defisit Rp2 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui penambahan anggaran pada tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar KPPU mampu menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha secara lebih optimal, termasuk menghadapi tantangan baru di sektor ekonomi digital dan perdagangan melalui platform daring (marketplace).

Komisi VI Dorong Penguatan BPKS Demi Akselerasi Pengembangan Kawasan Sabang

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong Penguatan BPKS Demi Akselerasi Pengembangan Kawasan Sabang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendorong penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) guna mempercepat pengembangan kawasan strategis Sabang. Dukungan tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi, pariwisata, dan pelabuhan yang dimiliki Sabang dapat berkembang lebih optimal.