Pencarian Lanjutan

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Ia mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru.

22 Juli 2026

Terungkap Sindikat Pencurian Modul, Komisi I: Pengamanan BTS Harus Diperketat

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Terungkap Sindikat Pencurian Modul, Komisi I: Pengamanan BTS Harus Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pengamanan infrastruktur telekomunikasi nasional diperkuat menyusul terungkapnya sindikat pencurian modul base transceiver station (BTS) oleh Sat Resmob Bareskrim Polri. Menurutnya, keamanan BTS harus menjadi perhatian serius karena keberadaannya merupakan infrastruktur vital yang menopang layanan komunikasi masyarakat.

Amelia Anggraini: Keberhasilan AIPA Diukur dari Implementasi Resolusi

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini: Keberhasilan AIPA Diukur dari Implementasi Resolusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang berlangsung pada 22-23 Juli 2026 mendatang.

Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Minta Negara Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh berhenti pada proses penangkapan dan penghukuman pelaku. Negara juga harus memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk memberikan layanan psikologis, restitusi, serta jaminan masa depan korban.

Respons Rivalitas Geopolitik, AIPA Caucus 2026 Harus Jadi Momentum Perkuat Sentralitas ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Respons Rivalitas Geopolitik, AIPA Caucus 2026 Harus Jadi Momentum Perkuat Sentralitas ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Meningkatnya rivalitas geopolitik global harus menjadi momentum untuk memperkuat sentralitas ASEAN, bukan justru menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai arena persaingan negara-negara besar. Karena itu, diplomasi parlemen melalui forum Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepentingan kawasan.

Hari Anak Nasional, MY Esti: Pendidikan Berkualitas Hak Setiap Anak Indonesia

Kesejahteraan Rakyat22 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hari Anak Nasional, MY Esti: Pendidikan Berkualitas Hak Setiap Anak Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli mendatang perlu menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa hambatan ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik. Menyambut momentum tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kesenjangan akses di wilayah 3T, keterbatasan pembiayaan, hingga minimnya layanan bagi anak berkebutuhan khusus.

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026–2029 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan Komisi I DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7), setelah Komisi I menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fit and proper test.

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan dua pamannya. Ia pun mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberi sanksi tegas bagi para pelaku dan memastikan tak ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus ini.

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut.

Anggia Ermarini Pastikan Komisi VI DPR Kawal Perjanjian Dagang Indonesia-Kanada

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Anggia Ermarini Pastikan Komisi VI DPR Kawal Perjanjian Dagang Indonesia-Kanada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan komitmennya dalam memperkuat hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kanada. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pengawalan pembahasan serta persiapan implementasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement / CEPA) yang tengah bergulir antar kedua negara.

Standar Eropa Kian Ketat, Komisi VII Benahi Arah Kawasan Industri

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Standar Eropa Kian Ketat, Komisi VII Benahi Arah Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan RUU Kawasan Industri tidak hanya dirancang menyelesaikan permasalahan jangka pendek melainkan regulasi yang adaptif dan siap menghadapi dinamika global puluhan tahun ke depan. Salah satu fokus utama RUU adalah kesiapan kawasan industri dalam menerapkan konsep industri hijau (green industry), prinsip keberlanjutan (sustainability), serta standar ramah lingkungan (eco-friendly).

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pembuktian Unsur Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut orientasi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku semata. Abdullah mengatakan penegakan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh sejak laporan pertama diterima hingga proses persidangan dan pemulihan selesai. Hal ini disampaikannya, merespon atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan 2 pamannya.

MKD Ingatkan Anggota DPR Bijak Bermedia Sosial: Hak Imunitas Bukan Bebas Tanpa Batas

Kesejahteraan Rakyat22 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD Ingatkan Anggota DPR Bijak Bermedia Sosial: Hak Imunitas Bukan Bebas Tanpa Batas

PARLEMENTARIA, Gresik – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengingatkan seluruh Anggota DPR RI untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital, ruang maya menjadi bagian dari ruang publik sehingga setiap pernyataan maupun unggahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika maupun hukum.

Puan: Literasi Media Sosial dan Komunikasi Negara Jadi Kunci Tangkal Hoaks

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Puan: Literasi Media Sosial dan Komunikasi Negara Jadi Kunci Tangkal Hoaks

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan literasi media sosial masyarakat dan membangun strategi komunikasi negara yang efektif di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi kunci untuk menangkal disinformasi, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat demokrasi.

RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada Selasa (21/7/2026).