//
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pengamanan infrastruktur telekomunikasi nasional diperkuat menyusul terungkapnya sindikat pencurian modul base transceiver station (BTS) oleh Sat Resmob Bareskrim Polri. Menurutnya, keamanan BTS harus menjadi perhatian serius karena keberadaannya merupakan infrastruktur vital yang menopang layanan komunikasi masyarakat.
Dave mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang berhasil membongkar jaringan pelaku pencurian modul BTS yang menyebabkan gangguan layanan telekomunikasi di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ia berharap pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat hingga penadah.
"Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada aparat penegak hukum yang berhasil melakukan penangkapan dan melaksanakan proses hukum. Penelusuran harus terus didalami untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar Dave kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/07/2026).
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menuntaskan proses hukum terhadap seluruh jaringan pelaku. Ia menilai kasus tersebut lebih tepat dipandang sebagai tindak kriminal sehingga pengungkapan aktor intelektual maupun jaringan penadah harus menjadi prioritas.
"Saya melihat ini mengarah kepada tindak kriminal. Karena itu, fokus kita sebaiknya pada pengusutan, mulai dari pelaku hingga penadahnya, sebelum menarik kesimpulan yang lebih jauh," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain penegakan hukum, Dave menilai operator telekomunikasi bersama pemerintah perlu memperkuat sistem pengamanan BTS melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Langkah tersebut, kata dia, mencakup peningkatan pengawasan, pelibatan aparat keamanan, serta sistem monitoring yang lebih efektif.
"Ini membuktikan bahwa dibutuhkan sistem pengamanan yang berlapis, mulai dari pengawasan, pelibatan aparat, hingga monitoring yang memadai untuk memastikan tower BTS tetap beroperasi dengan aman dan tidak mengganggu komunikasi masyarakat," katanya.
Dave menambahkan, pengamanan infrastruktur telekomunikasi harus menjadi prioritas mengingat BTS dibangun untuk melayani kebutuhan komunikasi publik. Karena itu, setiap gangguan terhadap operasional BTS berpotensi menghambat aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital.
Ia pun mendorong adanya penguatan sistem keamanan terhadap seluruh perangkat telekomunikasi yang telah dibangun dengan dukungan anggaran negara maupun investasi penyelenggara jaringan.
"Harus ada penambahan sistem pengamanan agar peralatan yang telah disediakan benar-benar aman, sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan komunikasi yang optimal," pungkasnya. (rr/rdn)
