Standar Eropa Kian Ketat, Komisi VII Benahi Arah Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan RUU Kawasan Industri tidak hanya dirancang menyelesaikan permasalahan jangka pendek melainkan regulasi yang adaptif dan siap menghadapi dinamika global puluhan tahun ke depan. Salah satu fokus utama RUU adalah kesiapan kawasan industri dalam menerapkan konsep industri hijau (green industry), prinsip keberlanjutan (sustainability), serta standar ramah lingkungan (eco-friendly).

"Sekarang kalau mau ekspor ke Eropa, aturan sustainability-nya sangat ketat. Regulasi ini disiapkan bukan untuk mempersulit pelaku usaha, tapi agar mereka memenuhi standar internasional sehingga tidak menghadapi hambatan saat melakukan ekspor," jelas Evita saat memimpin kunjungan kerja lapangan Komisi VII DPR ke PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Batang, Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dalam kunjungan kerja ke PT KIW tersebut memberikan apresiasi atas pengelolaan fasilitas internal seperti ketersediaan air yang memadai dan keberadaan sistem pengolahan sampah mandiri. Meski demikian, ia memberikan beberapa catatan strategis diantaranya penurunan muka tanah. 

Mengingat, sorot Legislator Dapil Jateng III ini, lokasi kawasan yang berdekatan dengan area pemukiman padat Kota Semarang, pengelola diminta terus mengantisipasi penurunan level tanah (land subsidence) guna mencegah risiko banjir serta meminimalisir dampak limbah terhadap masyarakat sekitar.

Tak hanya itu, akses transportasi pekerja pun mendapat perhatian khusus dari Komisi VII DPR. “Pihak kawasan mengusulkan pembangunan stasiun atau terminal kereta api. Meski jalur kereta api sudah melintasi kawasan tersebut, belum ada stasiun pemberhentian untuk menampung mobilitas puluhan ribu pekerja. DPR bersama Kemenperin berkomitmen mendorong koordinasi lintas sektor dengan PT KAI guna merealisasikan fasilitas tersebut,” ungkapnya. 

Menutup wawancara, Evita saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap dunia usaha mengakui adanya kendala pada rute logistik ekspor yang memicu kenaikan biaya transportasi dan memperpanjang waktu tempuh. Kendati demikian, ia optimistis para pelaku usaha nasional mampu mengantisipasinya.

"Kalau pengaruh pasti ada, biaya transportasi lebih besar dan waktu lebih panjang. Tapi pelaku usaha pasti punya jalan alternatif. Tentu kita semua berharap perang ini segera selesai agar dampak secara global tidak berkepanjangan," pungkas Evita. (pun/we)