Pencarian Lanjutan

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

Dalami Sengketa Lahan Petani Cengkareng, BAM Akan Panggil Para Pihak Terkait

Kesejahteraan Rakyat

Dalami Sengketa Lahan Petani Cengkareng, BAM Akan Panggil Para Pihak Terkait

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menyatakan pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi status lahan di kawasan Kebon Sayur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya para petani penggarap.

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026.

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.

Produktivitas Perhutanan Sosial Jabar Rendah, Rina Sa’adah Dorong Hilirisasi

Produktivitas Perhutanan Sosial Jabar Rendah, Rina Sa’adah Dorong Hilirisasi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menyoroti masih rendahnya produktivitas ekonomi sektor perhutanan sosial di Jawa Barat saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor, Selasa (31/3/2026).

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan.

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.

Genjot Budidaya Air Tawar, Komisi IV Bidik Perikanan Jadi Tulang Punggung MBG

Genjot Budidaya Air Tawar, Komisi IV Bidik Perikanan Jadi Tulang Punggung MBG

PARLEMENTARIA, Bogor — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya air tawar. Potensi tersebut merupakan kekuatan baru dalam mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk untuk memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Inovasi Perikanan Melesat, Titiek Soeharto Tekankan Urgensi Penambahan Tenaga Penyuluh

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Inovasi Perikanan Melesat, Titiek Soeharto Tekankan Urgensi Penambahan Tenaga Penyuluh

PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Bogor. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung berbagai inovasi yang telah dihasilkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan budidaya.

Komisi IX DPR Tinjau KLB Campak di Yogyakarta, Tekankan Penguatan Imunisasi

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX DPR Tinjau KLB Campak di Yogyakarta, Tekankan Penguatan Imunisasi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan pentingnya kewaspadaan bersama serta penguatan langkah pencegahan kasus campak di berbagai tingkatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tingginya mobilitas masyarakat, belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta masih adanya anak yang belum memperoleh imunisasi secara lengkap.

Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

PARLEMENTARIA, Bogor — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti ketimpangan jumlah penyuluh kehutanan saat memimpin agenda Kunjungan Kerja ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor. Jika dibiarkan, ungkapnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada optimalisasi pendampingan kelompok tani hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menargetkan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dilakukan sebelum penutupan masa sidang DPR RI pada 21 April 2026. Hal itu disampaikan Iman dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun agenda maraton pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh isu krusial dapat diklarifikasi sebelum pengambilan keputusan pada akhir masa sidang.

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan