//
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, saat ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor, Selasa (31/3/2026).
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menyoroti masih rendahnya produktivitas ekonomi sektor perhutanan sosial di Jawa Barat saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor, Selasa (31/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Rina mengapresiasi capaian Jawa Barat yang menempati peringkat ketiga dalam kontribusi terhadap nilai ekonomi kehutanan nasional. Ia menyebutkan, nilai ekonomi sektor kehutanan di Jawa Barat mencapai sekitar Rp19 miliar dari 298 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sementara kontribusi nasional mencapai Rp564 miliar.
“Kami mengapresiasi Jawa Barat yang berada di peringkat ketiga dalam kontribusi nilai ekonomi nasional. Ini tentu capaian yang patut diapresiasi,” ujar Rina.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa potensi sektor kehutanan di Jawa Barat masih jauh dari optimal. Dari sekitar 5.200 kelompok tani hutan, hanya sekitar 568 yang dinilai benar-benar berkontribusi terhadap Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
“Artinya, sebagian besar masih berada pada tahap pemula dan belum produktif secara ekonomi. Ini menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Rina juga mengutip pandangan Prof. Rokhmin Dahuri yang menyebut bahwa potensi sumber daya hutan Indonesia masih sangat besar untuk dikembangkan. Dengan luas kawasan hutan yang dimiliki, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Potensi kekayaan hutan kita luar biasa. Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, ini bisa menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menghadapi bonus demografi. Menurutnya, generasi muda perlu diarahkan untuk terlibat aktif dalam sektor kehutanan, baik sebagai penyuluh maupun pelaku usaha. “Kita harus mampu mengarahkan anak-anak muda agar masuk ke sektor kehutanan, baik melalui penyuluhan maupun bidang lainnya, sehingga memberikan dampak ekonomi yang nyata,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masih rendahnya nilai tambah produk kehutanan. Saat ini, produk seperti hasil hutan kayu, bioenergi, dan komoditas lainnya masih didominasi dalam bentuk bahan mentah.
“Hilirisasi produk kehutanan belum maksimal. Ini yang harus kita dorong agar nilai tambahnya meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rina menambahkan bahwa optimalisasi sektor kehutanan juga memerlukan dukungan dari sisi pendampingan dan akses permodalan. Ia mendorong adanya kolaborasi dengan sektor keuangan untuk memperkuat pelaku usaha kehutanan.
“Dukungan permodalan dan pendampingan harus diperkuat, termasuk melalui kerja sama dengan sektor keuangan agar pelaku usaha di sektor kehutanan dapat berkembang lebih baik,” katanya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat program pengembangan SDM kehutanan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor kehutanan, khususnya di Jawa Barat. Rina pun berharap, langkah strategis ke depan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. (rni/aha)
