//
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah.|Foto: Alma/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti potensi terjadinya shortfall penerimaan pajak terhadap APBN 2026–2027 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Dalam forum tersebut, Rina mengaku prihatin terhadap kondisi penerimaan pajak di tengah tantangan geopolitik global dan melemahnya daya beli masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu lebih cermat dalam merancang kebijakan perpajakan agar tidak semakin membebani masyarakat. “Kalau sekarang ini yang dikejar pajak ke masyarakat, tetapi dari sisi APBN, jangan hanya dilihat sebagai beban. Mestinya APBN diposisikan sebagai investasi yang bisa membuka ruang ekonomi baru,” ujar Rina.
Menurutnya, pendekatan APBN seharusnya tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan juga pada dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa program pemerintah idealnya mampu mendorong produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak dan PNBP secara alami.
Rina juga mempertanyakan efektivitas program-program pemerintah saat ini dalam meningkatkan penerimaan negara. Ia menilai masih terdapat ketimpangan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh dari sisi pajak.
“Logikanya, program itu dibuat untuk menggerakkan ekonomi. Tapi yang terjadi sekarang, program habis anggaran, lalu pajaknya tetap dikejar ke masyarakat,” kata Legislator Dapil Jawa Barat X ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap program pemberdayaan UMKM. Menurutnya, banyak program yang hanya bersifat bantuan tanpa evaluasi berkelanjutan terkait peningkatan skala usaha penerima manfaat. “Stimulus untuk UMKM memang ada, seperti bantuan modal dan inkubasi. Tapi setelah itu tidak ada pengawasan apakah mereka benar-benar naik kelas dari usaha kecil ke menengah,” jelasnya.
Politisi Fraksi PKB ini menilai pola tersebut cenderung menyerupai pendekatan bantuan sosial, bukan pemberdayaan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Dari sisi sektoral, ia mencatat bahwa penerimaan negara masih didominasi sektor perdagangan, sementara sektor lain seperti pertanian dan perikanan dinilai belum optimal dalam berkontribusi terhadap penerimaan pajak.
Untuk itu, Rina meminta pandangan para pakar mengenai peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor-sektor tersebut, terutama melalui optimalisasi program yang sudah berjalan. “Program di sektor pertanian dan perikanan sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau dilihat dari dampaknya terhadap penerimaan negara, masih kurang maksimal,” pungkasnya. (we/aha)
