//
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak yang digelar di Balai Kota Walikota Yogyakarta, Senin (30/3/2026).
PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Ancaman KLB campak kembali menjadi perhatian. Di tengah penurunan tingkat imunisasi di berbagai daerah, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi imunisasi sebagai benteng utama perlindungan kesehatan anak. Munculnya kembali kasus campak dinilainya tak dapat dilepaskan dari melemahnya tingkat imunisasi di sejumlah wilayah.
“Ketika kita mendengar 32 provinsi mengalami penurunan tingkat imunisasi, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hari ini kita menghadapi campak,” ujar Sri Meliyana Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak yang digelar di Balai Kota Walikota Yogyakarta, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, imunisasi bukan sekadar program rutin, melainkan sistem perlindungan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Ketika terdapat celah, seperti keterlambatan atau ketidaklengkapan imunisasi, maka risiko penyebaran penyakit menular seperti campak akan meningkat. “Ketika imunisasi tidak lengkap, anak menjadi lebih rentan. Ini yang harus kita cegah bersama,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) tersebut.
Sri Meliyana menekankan kondisi ini tidak boleh disikapi dengan saling menyalahkan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan imunisasi berjalan optimal.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti masih adanya kendala di lapangan, mulai dari komunikasi kepada masyarakat hingga ketersediaan vaksin. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi faktor krusial dalam upaya pencegahan KLB campak.
“Kalau vaksin tidak tersedia, tentu penanganan akan terhambat. Di sisi lain, pemahaman masyarakat juga harus terus diperkuat,” tandas Sri Meliyana.
Di tengah tantangan tersebut, Kota Yogyakarta dinilainya mampu menunjukkan capaian positif dengan tingkat imunisasi yang tetap tinggi, yakni sekitar 95 hingga 98 persen. Capaian ini menjadi contoh bahwa konsistensi dan sinergi dapat menekan risiko penyebaran penyakit.
Namun demikian, Sri Meliyana saat menutup pernyataannya mengingatkan perlunya pembenahan sistem digitalisasi pelaporan imunisasi serta penguatan distribusi vaksin agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
Kunjungan kerja spesifik tersebut dihadiri oleh segenap Anggota Komisi IX DPR RI diantaranya Netty Prasetiyani (Ketua Tim/Fraksi PKS), Sihar P.H. Sitorus, Sukur H. Nababan, Pulung Agustanto (Fraksi PDI-Perjuangan), Delia Pratiwi Br Sitepu (Fraksi Golkar), Mariana (Fraksi Gerindra) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (Fraksi PKB), Achmad Ru’yat (Fraksi PKS), Muazzim Akbar, Ashabul Kahfi (Fraksi PAN) serta Cellica Nurrachadiana (Fraksi Demokrat).
Turut hadir Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo beserta jajaran perangkat daerah hingga camat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bappeda, serta perwakilan RS rujukan, Puskesmas, organisasi profesi kesehatan dan mitra kerja Komisi IX DPR RI dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan serta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. (pun/aha)
