//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari saat memimpin Raker Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahas penanganan KLB penyakit menular dan lain-lain di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kejadian luar biasa (KLB) campak yang kembali terjadi di sejumlah daerah menjadi alarm serius bagi sistem kesehatan nasional. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendorong penguatan tata kelola imunisasi guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari penyakit menular.
Putih Sari menyampaikan campak sebagai bagian dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tetap menjadi ancaman serius karena tingkat penularannya yang tinggi.
Hal ini disampaikan Putih saat memimpin Raker Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas penanganan KLB penyakit menular, evaluasi pelaksanaan program imunisasi nasional, progres pemulihan layanan kesehatan di Aceh dan Sumatera, serta strategi penanganan penyakit KJSU yang digelar di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
“Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Meski campak dapat dicegah dengan imunisasi, tingkat penularannya sangat tinggi sehingga cakupan vaksinasi harus ditingkatkan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity),” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia menilai capaian imunisasi di sejumlah wilayah masih belum memenuhi ambang batas kekebalan kelompok. Untuk itu, diperlukan penguatan tata kelola layanan vaksinasi agar lebih efektif dan merata. Selain itu, Komisi IX juga menyoroti tantangan disinformasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Penolakan vaksin tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di wilayah perkotaan akibat maraknya informasi yang tidak akurat terkait keamanan dan efektivitas vaksin.
“Menjawab tantangan-tantangan isu terkait dengan agama sebenarnya sudah cukup berulang tantangan ini selalu ada dari tahun ke tahun, tapi justru yang harus juga dijadikan peringatan bersama adalah terkait dengan disinformasi. Karena kalau doktrin terkait dengan isu agama itu kebanyakan di daerah-daerah terpencil tapi ini juga ternyata banyak muncul anti vaksin justru di daerah perkotaan karena disinformasi tadi,” tandasnya.
“Paparan-paparan atau hoaks yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keamanan dan efektivitas vaksin atau juga keyakinan terkait dengan kekebalan alami, itu sebagian orang kalau merasa hidupnya sudah sehat, gaya hidupnya baik, sistem imunnya alami itu bisa terbentuk cukup kuat melawan penyakit penyakit yang menular,” sambung Putih Sari.
Di sisi lain, Putih Sari menegaskan aspek akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Keterbatasan fasilitas di daerah serta kendala waktu dan kesiapan layanan di perkotaan dinilai turut mempengaruhi rendahnya partisipasi imunisasi. Putih Sari menyoroti hal tersebut menjadi satu tantangan selain tata kelola aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang masih cukup jauh.
“Karena kalau di daerah perkotaan rata-rata orang tua itu bekerja dan ketidaksiapan mungkin layanan fasilitas kesehatan itu yang seringkali membuat masyarakat jadi enggan untuk mengantarkan anaknya atau sulit mengantarkan anak-anaknya untuk melakukan vaksinasi. Jadi ini saya kira perlu dipikirkan perbaikan tata kelola vaksinasi kedepannya,” tegas Putih Sari dihadapan Menkes. (pun/rdn)
