Peran Strategis Perempuan sebagai ‘Aktor Perdamaian’ dalam Dinamika Konflik Masa Kini

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyelenggarakan Seminar Perempuan dengan tema ‘Dari Suara ke Aksi: Peran Strategis Perempuan dalam Dinamika Konflik Masa Kini’ di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam forum tersebut, Politisi Fraksi PKB Hindun Anisah menekankan bahwa perempuan memiliki peran vital sebagai inisiator perdamaian yang sering kali luput dari catatan sejarah dan pemberitaan media.

Hindun mengungkapkan bahwa selama ini narasi mengenai perempuan dalam situasi konflik cenderung menempatkan mereka hanya sebagai objek atau korban. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan kontribusi perempuan yang sangat signifikan dalam resolusi konflik.

"Bahwa perempuan di dalam perdamaian itu, selama ini yang disorot adalah bagaimana perempuan sebagai korban dalam konflik. Tetapi sebenarnya banyak perempuan yang berperan di dalam menyelesaikan konflik itu. Di dalam menginisiasi perdamaian, artinya sebagai action of peace. Nah ini yang memang sering terlupakan dan terlewat di dalam cerita-cerita tentang perempuan," ujar Hindun di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam pemaparannya, Hindun memberikan berbagai contoh historis dan kontemporer mengenai keberanian perempuan Indonesia dalam meredam ketegangan sosial. Ia mencontohkan gerakan LINA (Liga Inong Aceh) yang berperan aktif dalam edukasi dan partisipasi sosial saat konflik Aceh melanda.

"Aceh ini, konflik yang terjadi di Aceh, ini kalau kita lihat, ternyata sejarah zaman dulu, sejarah yang Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati, ini ternyata memang masih terkena di dalam perempuan-perempuan Aceh hingga saat ini. Bagaimana mereka ini berjuang untuk perdamaian di DNA-nya," tuturnya.

Selain Aceh, Hindun juga menyoroti peran komunitas Papaleli di Maluku dalam merajut perdamaian pascakonflik agama tahun 1999, serta strategi unik perempuan di Kendeng yang menggunakan jalur non-formal seperti ‘warungan’ untuk bernegosiasi dengan perusahaan tambang.

"Bagaimana perempuan ketika menyelesaikan konflik ini juga menggunakan strategi-strategi yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Juga strategi-strategi yang kemudian tidak terlalu kelihatan, tetapi hasilnya luar biasa," tambahnya.

Meski memiliki potensi besar sebagai juru damai, Hindun menyayangkan masih minimnya jumlah perempuan yang terlibat dalam negosiasi formal. Merujuk data UN Women, ia menyebutkan baru sekitar 13 persen perempuan yang berperan sebagai negosiator perdamaian secara global.

Oleh karena itu, ia mendorong perempuan untuk berani terjun ke ranah politik guna memangkas gap atau kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan respon kebijakan yang sering kali tidak sinkron, terutama dalam isu-isu sensitif seperti konflik keyakinan.

"Mau tidak mau, ini perempuan memang harus masuk ke ranah politik, harus menuju ke politik, karena memang harusnya harus ada yang menuju ke sana. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa gitu ya, kita memang harus berbagi tugas, artinya di ranah politik ini memang harus banyak kumpulan, sebagai salah satu cara untuk mencegah kejadian konflik itu berulang," jelas Hindun.

Namun, ia tidak menampik adanya tantangan besar bagi perempuan di dunia politik, mulai dari hambatan finansial, biaya politik yang tinggi, hingga budaya patriarki yang masih mengakar kuat.

"Hambatan-hambatan yang kalau disimpulkan dari semuanya adalah hambatan patriarkis, ini yang masih menjadi momok bagi kita semua. Bagaimana begitu, di ruang di mana-mana juga ya, hambatan patriarkis ini masih kita rasakan. Jadi memang perlu perjuangan kita bersama, kita harus mengajak banyak perempuan untuk masuk ke dunia politik," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hindun mengingatkan pentingnya literasi digital di tengah gempuran media sosial yang terkadang justru melanggengkan stigma patriarki melalui konten-konten humor yang seksis. Ia mengajak KPPRI, khususnya di tingkat daerah, untuk terus melakukan edukasi politik dan memperjuangkan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan masyarakat yang terpinggirkan akibat konflik.

"Kita juga penting melakukan edukasi pentingnya politik bagi perempuan. Ini agar perempuan bisa mendorong terjadinya perubahan. Kemudian juga soal kesetaraan gender. Kemudian juga soal bagaimana pentingnya kita memperjelaskan keberpihakan terhadap masyarakat yang rentan, masyarakat yang dipinggirkan," pungkasnya. (gal/aha)