
Anggota DPR RI Fraksi PKB Eva Monalisa saat Seminar Perempuan dengan tema ‘Dari Suara ke Aksi: Peran Strategis Perempuan dalam Dinamika Konflik Masa Kini’ di Kompleks Parlemen, Senayan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyelenggarakan Seminar Perempuan dengan tema ‘Dari Suara ke Aksi: Peran Strategis Perempuan dalam Dinamika Konflik Masa Kini’. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi perempuan bukan sekadar sebagai penyintas, melainkan sebagai aktor kunci dalam resolusi konflik di berbagai lini kehidupan.
Anggota DPR RI Fraksi PKB Eva Monalisa selaku Ketua panitia acara, menekankan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai titik tolak transformasi gerakan perempuan. Menurutnya, sudah saatnya narasi perjuangan bergeser dari sekadar penyampaian aspirasi menuju langkah konkret yang berdampak.
"Hari Kartini bukan sekedar mengenang sosok perempuan hebat dalam sejarah, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk merefleksikan kembali perjuangan perempuan dari yang dulu hanya bersuara hingga kita ditunduk untuk menghadirkan aksi nyata. Tema yang kita angkat hari ini dari suara ke aksi, peran strategis perempuan dalam dinamika konflik masa kini," ujar Eva dalam sambutannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Eva menyoroti relevansi peran perempuan dalam menghadapi kompleksitas konflik global dan domestik saat ini. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas unik dalam membangun ketahanan masyarakat di tengah krisis.
"Sangat relevan dengan kondisi saat ini, perempuan tidak lagi berada di pinggiran dalam menghadapi konflik, baik sosial, ekonomi, lingkungan maupun politik. Melainkan menjadi aktor penting dalam menciptakan solusi, membangun perdamaian dan menjaga ketahanan masyarakat," lanjutnya.
Sebagai representasi rakyat di parlemen, Eva mengingatkan rekan-rekan sejawatnya mengenai tanggung jawab besar dalam merumuskan regulasi. Ia berharap hasil dari seminar ini dapat diimplementasikan ke dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR RI.
"Sebagai perempuan-perempuan parlemen, kita memiliki tanggung jawab strategis memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif, tapi juga adil dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak," tegas Eva.
Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa KPPRI berkomitmen untuk mengawal setiap rekomendasi yang muncul dari pertemuan tersebut agar tidak sekadar menjadi catatan seremonial.
"Kami sebagai panitia berharap ini tidak hanya berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu melahirkan gagasan, rekomendasi dan langkah nyata yang dapat kita dorong bersama dalam kerja-kerja legislatif dan pengabdian kepada masyarakat," pungkasnya. (gal/aha)