Peringati Hari Kartini, KPPRI Komitmen Perkuat Keberpihakan terhadap Perempuan di Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Atalia Praratya menyampaikan komitmen Kaukus Perempuan Republik Indonesia (KPPRI) dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif gender, sekaligus memperkuat peran perempuan di ruang-ruang strategis, termasuk parlemen. 

Atalia menuturkan bahwa momentum Hari Kartini menjadi pengingat penting bagi perempuan Indonesia untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Menurutnya, KPPRI secara konsisten mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Seminar Perempuan KPPRI bertema 'Dari Suara ke Aksi: Peran Strategis Perempuan dalam Dinamika Konflik Masa Kini' yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini dalam rangka bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

“Kami dari KPPRI sangat konsen bagaimana terus mendorong kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Upaya pemerintah sudah berjalan, tetapi masih perlu dimaksimalkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ia menjelaskan, meskipun berbagai produk kebijakan telah dihasilkan dan menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih responsif gender, hal tersebut dinilai belum cukup. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang belum mencapai angka ideal 30 persen.

“Dari jumlah anggota legislatif perempuan saja kita belum mencapai 30 persen, padahal idealnya minimal 30 persen, bahkan seharusnya bisa mendekati setengah dari jumlah penduduk,” jelasnya.

Untuk itu, KPPRI mendorong peningkatan representasi perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, perempuan didorong untuk lebih berani terlibat dalam politik serta mendapatkan pembekalan yang memadai, baik melalui partai politik maupun ruang-ruang pemberdayaan lainnya.

Selain itu, Atalia menekankan pentingnya peran perempuan tidak hanya di parlemen, tetapi juga di tengah masyarakat dalam memperjuangkan kebijakan yang adil dan inklusif. “Perempuan harus mampu bersuara, menggedor pintu-pintu kebijakan, baik di pemerintah daerah maupun organisasi, agar program dan kebijakan benar-benar responsif gender,” tegasnya.

Dari sisi kualitas, KPPRI juga mendorong peningkatan kapasitas anggota parlemen perempuan agar lebih efektif, kapabel, dan mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Ia menambahkan, solidaritas antar perempuan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, perempuan tidak boleh saling bersaing secara tidak sehat, melainkan harus saling mendukung untuk memperkuat posisi bersama.

“Kalau kita minoritas, kita tidak bisa menjadikan perempuan sebagai saingan. Kita harus berkooperasi, saling mendukung agar tujuan bersama bisa tercapai,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI ini. (gal,alf/rdn)