Pencarian Lanjutan

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun agenda maraton pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh isu krusial dapat diklarifikasi sebelum pengambilan keputusan pada akhir masa sidang.

1 April 2026

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengusulkan penundaan Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Sturman Panjaitan: Hilirisasi Bauksit Jangan Sampai Rugikan Penambang Rakyat

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Sturman Panjaitan: Hilirisasi Bauksit Jangan Sampai Rugikan Penambang Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, menyoroti dampak kebijakan hilirisasi bauksit yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada penambang rakyat. Pasalnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak justru menekan pelaku usaha tambang lokal yang selama ini bergantung pada penyerapan pasar domestik.

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menyiapkan skema insentif bagi ratusan ribu guru madrasah swasta yang tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Usulan tersebut disampaikan sebagai solusi atas keterbatasan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak memungkinkan pengangkatan guru swasta menjadi ASN atau PPPK.

Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral

Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk terkait capaian tahun 2025 serta rencana pengembangan usaha 2026.

Khilmi Dukung Perkuat Regulasi dan Hilirisasi Industri Mineral Nasional

Khilmi Dukung Perkuat Regulasi dan Hilirisasi Industri Mineral Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas kementerian dalam mendorong hilirisasi industri mineral nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti bauksit, nikel, dan timah. Pernyataan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi BUMN sektor pertambangan di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Dewi Juliani menekankan pentingnya RUU tentang Hukum Perdata Internasional dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan campuran. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya, kerap muncul sengketa hak asuh lintas negara yang menempatkan posisi perempuan WNI pada kondisi yang tidak menguntungkan.

Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis

Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menegaskan negara tidak boleh kalah untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Pasalnya, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus komitmen negara dalam melindungi warga negaranya.

Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi

Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR Ujang Bey berharap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerapkan sistem penghematan energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat adanya dinamika geopolitik global. Sebab Ujang bilang, situasi tersebut juga berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.

Legislator Kecam Kekerasan terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus

Legislator Kecam Kekerasan terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengecam keras aksi kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan dugaan aksi kekerasan yang terencana dan sistematis. Ia menilai serangan tersebut memiliki target yang jelas, mengingat korban merupakan bagian dari kelompok masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi isu hak asasi manusia.

Komisi III Buka Bahasan RUU Jabatan Hakim, Kedepankan Partisipasi Publik

Komisi III Buka Bahasan RUU Jabatan Hakim, Kedepankan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi perangkat pengadilan pada Selasa (31/3/2026). Forum ini menjadi langkah awal dalam menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sekaligus menandai dimulainya pembahasan regulasi tersebut.

Bahas RUU Jabatan Hakim, Safaruddin Dorong Penguatan Seleksi Hakim

Bahas RUU Jabatan Hakim, Safaruddin Dorong Penguatan Seleksi Hakim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menekankan pentingnya penguatan sistem seleksi hakim dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Ia menilai, aspek integritas harus menjadi parameter utama dalam proses rekrutmen guna memastikan kualitas lembaga peradilan.

1 April 2026

Legislator Soroti Fasilitas Balai Besar Sertifikasi Benih di Depok

Legislator Soroti Fasilitas Balai Besar Sertifikasi Benih di Depok

PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menyoroti kondisi fasilitas di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura saat kunjungan kerja spesifik di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).

1 April 2026

Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dalam waktu dekat. Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat terkait kabar kenaikan harga BBM yang disebut akan berlaku mulai 1 April 2026.

Pasal Pembunuhan Berencana Berpotensi Diterapkan dalam Kasus Aktivis KontraS