//
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menegaskan negara tidak boleh kalah untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Pasalnya, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus komitmen negara dalam melindungi warga negaranya.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar menunjukkan sikap tegas dan tidak ragu saat mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Baginya, setiap bentuk kekerasan, terlebih terhadap aktivis, tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan yang serius dan menyeluruh.
“Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kekerasan. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil, apalagi ini menyangkut keselamatan warga negara,” ujar Benny saat diwawancarai oleh Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Lebih lanjut, tekannya, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana semata, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap ruang demokrasi. Apalagi, dirinya menilai aktivis berperan penting untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga negara wajib memastikan keamanan mereka.
“Kekerasan terhadap aktivis adalah ancaman terhadap demokrasi. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Ia pun menekankan proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan supaya mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi korban. Jika terjadi kegagalan dalam menangani kasus ini, ungkapnya, bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Masyarakat menunggu kejelasan. Karena itu, aparat harus bekerja secara terbuka, profesional, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujar legislator dapil NTT I itu.
Komisi III DPR, lanjut Benny, akan terus mengawal penanganan kasus tersebut melalui fungsi pengawasan yang dimiliki. Ia juga akan memastikan Komisi III DPR konsisten mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara maksimal dalam mengungkap seluruh fakta yang ada.
“Kami akan terus mengawasi agar penanganan kasus ini berjalan serius dan tuntas. Negara harus menunjukkan kehadirannya dalam menegakkan hukum dan melindungi warganya,” pungkasnya. (fa/um)
