//
Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan saat kunjungan di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura saat kunjungan kerja spesifik di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).|Foto : Dep/Andri
PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menyoroti kondisi fasilitas di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura saat kunjungan kerja spesifik di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Herry menjelaskan bahwa balai besar ini merupakan pusat sertifikasi benih nasional. Berbagai daerah di Indonesia bergantung pada fasilitas ini untuk proses pendataan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
Namun demikian, dari hasil peninjauan lapangan, ia menilai kondisi infrastruktur masih jauh dari ideal. “Bangunannya sudah lama dan relatif kecil. Yang lebih memprihatinkan, laboratorium pusat yang terbesar di Indonesia ini peralatannya masih menggunakan alat yang lama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pembaruan alat, khususnya pada laboratorium pemeriksaan DNA yang dinilai masih menggunakan teknologi lama. Menurutnya, keberadaan peralatan canggih sangat krusial untuk memastikan keaslian benih.
“Melalui laboratorium DNA, bisa diketahui apakah suatu benih benar sesuai dengan jenisnya. Misalnya benih A yang diakui sebagai benih B, dapat diverifikasi secara ilmiah,” jelasnya.
Herry juga mendorong Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai instansi induk untuk segera memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana di balai tersebut. Ia menambahkan, kualitas benih memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan produksi pertanian.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di balai besar tersebut. Menurutnya, SDM yang tersedia sudah memiliki kompetensi yang sangat baik dan siap mengoperasikan teknologi yang lebih modern.
Terkait masalah benih palsu, Herry menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan mempermudah proses sertifikasi di daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat dalam memperoleh benih bersertifikat.
“Semakin mudah sertifikasi dilakukan, maka semakin banyak benih berkualitas yang tersedia. Ini akan memperkuat ketahanan pertanian nasional,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik benih yang khas, sehingga keaslian dan kualitasnya harus dijaga. “Kami tidak akan mentolerir adanya benih palsu karena sangat merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya. (dep/aha)
